Harga Pertalite & LPG Beneran Mau Naik? Ini Kata Wamenkeu

Lidya Julita S., CNBC Indonesia
20 April 2022 11:42
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara Saat Konferensi Pers APBN KITA September 2021. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Foto: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara Saat Konferensi Pers APBN KITA September 2021. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia telah menggulirkan rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik bensin Pertalite (RON 90), Solar subsidi, hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg).

Rencana tersebut sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Lantas, bagaimana rencana Kementerian Keuangan selaku bendahara negara?

Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/04/2022), subsidi BBM dan LPG hingga Maret 2022 telah mencapai Rp 24,8 triliun, terdiri dari subsidi BBM (Solar dan minyak tanah) sebesar Rp 3,2 triliun dan subsidi LPG mencapai Rp 21,6 triliun.

Kedua subsidi pada kuartal I 2022 ini melonjak secara tahunan atau dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Pada kuartal I 2021, subsidi BBM tercatat "hanya" sebesar Rp 1,3 triliun dan LPG Rp 10,2 triliun.

Lantas, apa artinya ini pemerintah sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk kenaikan harga BBM dan LPG di masyarakat?

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, konsentrasi pemerintah saat ini yaitu pada pemulihan ekonomi negara. Ketika tiba-tiba ada kejadian luar biasa seperti perang di negara lain, maka ini menambah risiko perekonomian negara ini.

Lonjakan harga komoditas pun menjadi bagian dari risiko ini, sehingga pemerintah menurutnya akan melihat kondisi ini secara hati-hati.

"Selalu kita melihatnya adalah bagian pemulihan ekonomi. Saat ini konsentrasi utama kita adalah pemulihan ekonomi RI, karena seperti kesimpulan kita dalam periode recovery dan tiba-tiba ada perang yang menambah risiko ekonomi kita. Risikonya harga komoditas meningkat. Tentu ini semua kita kaji dan oleh karena itu, kita melihat secara hati-hati," jelasnya.

Dengan meningkatnya harga-harga komoditas, maka tak bisa dielakkan juga akan berdampak pada lonjakan subsidi.

"Maka kita cari balance yang tepat, besaran subsidi yang bisa menjamin recovery tetap berlanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan adanya skenario jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah dalam merespons kenaikan harga minyak dunia.

Arifin menyebut, pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah.. akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).

Seperti diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.

Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah dibanderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.

Sementara untuk jangka pendek, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).

Sedangkan terkait LPG 3 kg, dalam jangka pendek pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg dan dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjaga inflasi.

Menurutnya, langkah ini sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga minyak dan LPG dunia.

Dia menyebut, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.

Begitu juga dengan harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco yang telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.

"Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina di 34 kabupaten/kota do 2022, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," tuturnya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).

"Jangka menengah.. penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi, serta percepatan program biogas," ucapnya.


(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Subsidi Energi Sampai November Melonjak Jadi Rp 102,5 T!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular