Bangun Jalan Tol: Jokowi Paling Rajin, Gus Dur Paling Irit

Jakarta, CNBC Indonesia - Infrastruktur terutama jalan menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan jalan tidak hanya menghubungkan antar wilayah tapi juga menjadi memangkas biaya logistik sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, tidak semua presiden yang pernah memimpin Indonesia memiliki kesempatan ataupun biaya yang cukup untuk membangun jalan dalam jumlah besar  Indonesia.

Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, pembangunan infrastruktur di awal kemerdekaan sangat sulit dilakukan terutama karena masih terjadinya perang dan pemberontakan.

Indonesia juga kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur di era awal reformasi karena situasi politik yang bergejolak. Sepanjang 1999-2001 saja, Indonesia berganti pemimpin sebanyak tiga kali mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pembangunan infrastruktur terutama jalan baru digalakkan lagi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Minimnya anggaran, rumitnya pembebasan lahan, terbatasnya sumber pembiayaan, serta lambatnya eksekusi juga menjadi persoalan yang kerap hadir dalam proses pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, hingga tahun 2021, jumlah tol yang telah beroperasi sebesar 61 ruas dengan total panjang
2.378 km. Ruas jalan tol terpanjang adalah Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panjang 189,4 km, sedangkan tol layang
terpanjang adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (MBZ) dengan panjang 38 km.

Sementara itu, hingga Desember 2020, total panjang jaringan jalan mencapai 539.353 km (belum termasuk jalan tol). Jaringan jalan tersebut terbagi dalam panjang jalan nasional (47.017 km), panjang jalan provinsi (54.554 km), dan panjang jalan kabupaten/kota (437.782 km).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, jaringan jalan Indonesia bertambah sepanjang 174.170 km termasuk jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota.

Pada masa pemerintahan Soeharto berakhir di tahun 1999, panjang jalan mencapai 374.196 km. Namun, panjang jalan terus berkurang di masa pemerintahan BJ Habibie dan Gus Dur. Pada tahun 2001, saat masa pemerintahan Presiden Gus Dur berakhir, jaringan jalan mencapai 352.762 km atau bertambah 4.679 km.

Pada tahun 2004, atau tahun terakhir kepemimpinan Presiden Megawati, jaringan jalan bertambah 20.166 km dari tahun 2001 menjadi 372.928 km.
Sepanjang periode 2004-2014, atau selama Presiden SBY panjang jaringan jalan bertambah 144.825 km menjadi 517.753 km.

Presiden Joko Widodo, Rabu (14/4), mengatakan dalam 40 tahun terakhir, Indonesia hanya mampu membangun ruas tol sepanjang 780 kilometer. Namun, sejak menjabat pada 2014, pembangunan infrastruktur terus dikebut.

CNBC mencoba merangkum pembangunan jalan yang dilakukan tujuh presiden Indonesia dengan merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pusat Statistik, dan buku Jalan di Indonesia; Dari Sabang Sampai Merauke.

1. Era Soekarno (Masa jabatan 18 Agustus 1945- 12 Maret 1967)

Jalan pertama yang dibangun Soekarno adalah jalan yang membentang dari Kebayoran Baru-Jakarta, Jalan tersebut dibangun sebagai pembangunan Kota Metropolitan pada tahun 1955-1958.
Lebar jaringan jalan tersebut mencapai 40 meter. Jalan tersebut kini dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin.