Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga-harga energi seperti halnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kelihatannya sudah tak bisa dihindari lagi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal untuk kembali mengerek harga BBM dan LPG penugasan atau subsidi.
Seperti yang diketahui memang, kenaikan harga-harga energi sulit dihindari lagi tatkala harga minyak mentah dunia selama terhitung hampir dua bulan ini mengalami kenaikan yang tinggi atau nyaman di atas level US$ 100 per barel. Nah, Indonesia menjadi negara yang salah satunya terdampak karena merupakan negara net importir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, ICP pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.
Begitu juga dengan harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco yang telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.
Dia mengatakan, lonjakan harga minyak dan LPG internasional ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022), Arifin menyebut dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian formula Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kg, menerapkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan non subsidi (tariff adjustment), serta dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran LPG dan juga bensin Pertalite (RON 90) dan Solar.
1. Kenaikan Harga Pertalite-Solar
Arifin menyebut, pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.
"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah.. akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).
Seperti diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.
Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah di banderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.
Sementara untuk jangka pendek, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).
Dia menyebut, kuota Solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.
"Beberapa langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia kami siapkan... Jangka pendek, kami mengusulkan perubahan kuota BBM jenis tertentu yaitu minyak Solar, minyak tanah, dan JBKP Pertalite dan penyesuaian harga BBM non subsidi," ungkapnya.
Dia menyebut, realisasi penyerapan Pertalite sampai 2 April 2022 telah mencapai 6,48 juta kl dari kuota 2022 sebesar 23,05 juta kl. Sementara Solar subsidi sudah terserap 4,08 juta kl dari kuota tahun ini 15,10 juta kl.
Sedangkan LPG subsidi sudah terserap 1,87 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton, dan minyak tanah sudah terserap 0,12 juta kl dari kuota 0,48 juta kl.
2. Kenaikan Harga LPG 3 Kg
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyebut, dalam jangka pendek pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg dan dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjaga inflasi.
Menurutnya, langkah ini sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga minyak dan LPG dunia.
Dia menyebut, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.
Begitu juga dengan harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco yang telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.
"Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina di 34 kabupaten/kota do 2022, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," tuturnya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima. Serta, substitusi dengan Dimethyl Ether (DME) untuk mengurangi 1 juta metrik ton LPG pada 2027.
"Dan penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi, serta percepatan program biogas," ucapnya.
Dia menyebut, LPG subsidi sudah terserap 1,87 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton. Namun sejauh ini belum ada rencana untuk menambah kuota LPG 3 kg.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran tabung 3 kilo gram (kg) atau dikenal dengan gas "melon" juga akan mengalami kenaikan.
Dia mengatakan, rencana kenaikan harga LPG bersubsidi ini akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, sejak 2007 harga LPG bersubsidi ini tidak mengalami kenaikan.
"Jadi overall ya akan terjadi nanti, karena itu Pertamax, Pertalite dengan juga Premium belum, mengenai gas (LPG) yang 3 kg itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti bulan September, itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah," tuturnya usai uji coba pengoperasian Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (1/4/2022).
3. Tarif Listrik Bakal Naik
Di hadapan Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memaparkan bahwa dalam jangka pendek, pihaknya pada tahun 2022 ini akan menerapkan tariff adjustment. Penerapan tariff adjustment sebagai cara menghemat kompensasi sebesar Rp 7 - 16 triliun.
Seperti yang diketahui, tariff adjustment adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Di antara parameternya adalah: Ekonomi makro rata-rata per tiga bulan. Realisasi kurs rupiah. Indonesian Crude Price (ICP) atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.
"Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun," terangnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).
Selain rencana penerapan tariff adjustment, dalam jangka pendek ini, Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN. Selain itu, optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat bahwa tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah di Asia Tenggara atau ASEAN. "Kami pastikan tarif listrik di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain di regional ASEAN," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Rabu (6/4/2022).
Sebagaimana diketahui, besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga non subsidi (tariff adjustment) sebesar Rp 1.445 per kWh. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp 1.597 per kWh, Vietnam Rp 1.532 per kWh, Singapura Rp 2.863 per kWh, dan Filipina Rp 2.421 per kWh.
Sementara untuk golongan Bisnis Menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 1.445 per kWh, masih lebih murah dibandingkan di Filipina (Rp 1.636/kWh), Malaysia (Rp 1.735/kWh), Vietnam (Rp 1.943/kWh), dan Singapura (Rp 2.110/kWh). Tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand (Rp 1.413/kWh).
Bahkan pada golongan Bisnis Besar-TM, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN, yakni Rp 1.115/kWh, bila dibandingkan konsumen kelas yang sama di Singapura mencapai Rp 2.063/kWh, Vietnam Rp 1.787/kWh, Filipina Rp 1.603/kWh, Thailand Rp 1.370/kWh, dan Malaysia Rp 1.227/kWh.
