Ada 'Durian Runtuh', Sri Mulyani Tak Perlu Ngoyo Cari Utangan

Maesaroh, CNBC Indonesia
30 March 2022 16:15
Gedung Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Gedung Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Pada lelang Selasa (29/3/2022), pemerintah hanya mengambil utang Rp 17,05 triliun dari penawaran yang masuk ( Rp 41,62 triliun). Dalam lelang tersebut, Weighted Average Yield (WAY) atau yield rata-rata tertimbang Surat Utang Negara (SUN) tenor 15 tahun mengalami penurunan sebesar 3 bps dibandingkan dengan WAY lelang SUN sebelumnya.

Namun secara umum WAY lelang SUN pada lelang tersebut naik 1-5 bps apabila dibandingkan dengan level pasar pada penutupan hari sebelumnya.

Berdasarkan data DJPPR, yield tertinggi yang masuk untuk tenor 10 tahun (FR0091), pada lelang Selasa kemarin tercatat 7%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada lelang sebelumnya (6,9%) atau dua lelang sebelumnya (6,6%).

Sejak akhir Februari, pemerintah tidak memenuhi target dalam enam penerbitan lelang terakhir, yakni tiga kali di lelang SUN dan tiga kali di lelang sukuk.



Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan jumlah utang yang diserap pada lelang sudah mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder serta rencana pembiayaan tahun ini. Dengan melihat realisasi penerimaan dan pembiayaan, Deni mengatakan pemerintah berencana untuk memangkas penerbitan SBN sebesar Rp 100 triliun.

Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan hingga Februari 2022 mencapai Rp 83,96 triliun, termasuk dari SBN (neto) sebesar Rp 67,67 triliun.


Sebagai perbandingan, pada Februari 2021, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 273,05 di mana penerbitan SBN (neto) sebesar mencapai Rp 271,39 triliun. Pada Februari 2020, realisasi pembiayaan mencapai Rp 112,93 dengan penerbitan SBN (neto) menembus Rp 67,67 triliun.

Irman mengatakan kondisi yang sangat positif dalam soal pembiayaan anggaran tahun ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengembalikan defisit seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang yakni maksimal 3% terhadap PDB. "Momentumnya sekarang lagi bagus untuk kembali menekan defisit dan utang kembali ke path yang bersifat stabilizing," ujarnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(mae/mae)
[Gambas:Video CNBC]


Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular