Mendag Lutfi ke DPR: Harga Naik Saya Salah, Turun Juga Salah

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

31 January 2022 18:10

Pekerja menuang minyak curah milik Tah Lan di pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu, 26/1. Setelah seminggu diberlakukannya kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga tersebut belum terjadi di pasar tradisional. Satu di antaranya Pasar Jaya Pondok Labu, Jakarta.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Rabu (26/1/2022), harga minyak curah di Pasar Jaya Pondok Labu masih dipatok harga Rp 21 ribu per liternya dan minyak kemasan seharga Rp 20.000 per liter.

Tah Lan, seorang pedagang warung sembako di Pasar Pondok Labu ini menilai kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi harga minyak sudah bagus.

"Iya saya udah tau soal penurunan harga, cuma stok yang saya beli belum habis dan masih mahal modalnya, seperti minyak curah saya belinya Rp305.000 per drigen". Penurunan harga minyak ini diakui bakal mengalami kerugian bagi pedagang eceran seperti ibu Tah Lan.
Di sisi lain, Tah Lan berpandangan semestinya kebijakan itu disertai tindakan yang merata baik untuk retail modern maupun tradisional.

"Sebenarnya bagus. Tapi untuk kita pedagang tradisional kan ini belum dimulai, kalau bisa pemerintah buat merata lah semua. Sebab sejauh ini kita (pedagang pasar tradisional) belum dapat subsidi dari pemerintah," ungkap.

Kemudian CNBC Indonesia mencoba mewawancarai pedagang sembako grosiran. Lee salah satu pedagang sembako grosiran juga mengatakan bahwa iya akan menjual harga minyak seperti biasa sebelum ada subsidi. "Dari distributor belum ada penurunan, jadi kita juga belum turun." Lee mengaku meski iya menjual dengan harga yang lebih mahal dari peritel modern tapi minyak goreng yang ia jual masih ada yang beli. "Klo yang beli pasti ada aja meski harga masih lama belum menyesuaikan subsidi" tambahnya. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) — Foto: Penjualan Minyak Goreng (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga minyak goreng memantik reaksi dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Mereka mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar melakukan stabilisasi harga di lapangan. Pasalnya, meski sudah ada kebijakan minyak goreng satu harga, anggota Komisi VI DPR menilai harga belum stabil.

Lebih lanjut, mereka meminta Mendag Lutfi untuk lebih serius bekerja dan tidak justru melakukan pencitraan. Mendapat tudingan itu, Lutfi pun bereaksi.

"Saya mohon bukan kita mau popularitas, apalagi pencitraan. Kalau di tempat saya (Kemendag), saya sudah bilang dari hari pertama. Harga naik, saya salah, harga turun saya salah. Tidak ada pencitraan," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1/22).

Baca:

Dicecar DPR Soal Migor, Mendag Lutfi Respons Begini

Lutfi memang menghadapi kenaikan dari sejumlah komoditas. Selain minyak goreng, harga kedelai hingga cabai pun sempat mengalami lonjakan harga. Ketika terjadi kenaikan, masyarakat yang akan kesulitan. Sementara ketika harganya jatuh, Lutfi juga merasa disalahkan oleh petani atau peternak yang berhubungan dengan bahan baku tersebut.

"Jadi tidak ada masalah pencitraan, dan saya tidak ingin mau jadi apa-apa, saya jadi Menteri Perdagangan saja sudah pusing. Dan ini, tobatlah kita mau beresin masalah ini sama-sama," sambung Lutfi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berbincang dengan pedagang saat mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Mendag mengecek langsung harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan 2021 di Pasar Kramat Jati untuk memastikan harga dari hulu, sebagai acuan harga jual di pasar ritel sampai ke konsumen. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berbincang dengan pedagang saat mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (7/4/2021). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berbincang dengan pedagang saat mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Mendag mengecek langsung harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan 2021 di Pasar Kramat Jati untuk memastikan harga dari hulu, sebagai acuan harga jual di pasar ritel sampai ke konsumen. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Tudingan pencitraan ini mulanya berasal dari anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam ketika mendapat kesempatan pertama untuk berbicara di rapat. Ia menyesalkan bahwa Lutfi terkesan tidak merasa ikut serta dalam kesulitan yang dialami masyarakat ketika harga bahan pangan pokok naik bergantian.

"Jadi pak Menteri harapan kami, kebijakan ini jangan hanya pencitraan semata, karena ini sungguh apa yang saya capture ke pak menteri itu tangisan rakyat kami, harapan kami pak menteri bisa mendengar itu," kata Mufti dalam kesempatan yang sama.

"Mungkin bagi pak menteri uang Rp1.000, Rp2.000, tidak ada artinya tapi bapak tahu konstituen kita, dia jualan gorengan, Rp1.000 untuk beli minyak goreng saja tidak cukup. Untuk naikkan harga jual Rp1. 250 tidak akan ada yang beli gorengan mereka," lanjutnya.