Akankah Ibu Kota Baru RI Sepi & Susah Berkembang?

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

31 January 2022 13:50

Foto: Desain Eksterior Kantor Presiden di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur (Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU oleh DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI, 18 Januari 2022 lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menetapkan nama ibu kota negara baru yakni Nusantara. Nantinya, seluruh kegiatan pemerintah pusat akan dialihkan ke Nusantara mulai 2024 mendatang.

Meski demikian, pemindahan IKN masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.

Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta.

Ia menyebut, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial.

"Ada teori investasi, enggak akan mempan. Teori investasi itu gagal untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi dari kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, magnet dominan," ungkap dia akhir pekan lalu.

Alasan lainnya adalah kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi. Ia menyebut, penyebaran penduduk hanya berhasil di wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kalimantan dan Papua gagal.

"Karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Keluarga yang dikasih lahan transmigrasi hanya bertahan selama subsidi sembako jalan terus. Setelah itu pikiran rasional mereka muncul. Bagi yang mampu akhirnya pergi ke Jawa," paparnya.

Hal ini menurutnya menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia, khususnya antara Jawa dan luar Jawa di bagian timur Indonesia.

Sementara itu, salah satu Penggagas Komite Judicial Review UU IKN Jilal Mardhani menolak proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut dia, ketika hal ini disebabkan adanya sentralisasi, semestinya permasalahan tersebut yang perlu diperbaiki, bukan memindahkan IKN.

"Ibu kota itu mesti dipisahkan. Ibu kota sebagai peranan atau sebagai ruang kota. Beda sama sekali. Yang kita bicarakan ibu kota ini karena di situ fungsi pemerintahan pusat. Yang bermasalah itu fungsi pemerintah pusat atau ruang kota pusat pemerintahannya," jelas dia.

Pemindahan IKN, kata Jilal, juga semestinya berdasarkan kesepakatan bersama. Ia mengilustrasikan pemindahan IKN sebagaimana keluarga yang meminta kesepakatan anggota keluarga yang lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Associate Professor NTU Singapore Prof. Sulfikar Amir memaparkan pemindahan IKN biasanya didasarkan oleh berbagai alasan, salah satunya ekonomi.

"Pertama itu memindahkan ibu kota negara karena terjadi ketimpangan ekonomi, di mana Jawa itu kalau kita lihat menyumbang 56% dari total PDB Indonesia. Jadi ada konsentrasi pusat ekonomi di pulau Jawa. Karena itu kita harus memindahkan supaya pertumbuhan ekonomi merata," ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan, alasan tersebut belum terlalu kuat untuk dijadikan landasan pemindahan IKN. Menurut dia, belum ada model yang baik pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, di mana berbagai industri, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang masih berada di Jawa.

"Jadi, misalnya kalau kita sudah berhasil membangun ibukota baru di Kalimantan Timur, apakah misalnya Djarum Group mau memindahkan pabriknya ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Atau Toyota, atau investor-investor lain, apakah mereka mau?" tuturnya.

Selain itu, kata dia, wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir dan tingkat kemacetan tinggi juga kurang tepat ketika dijadikan sebagai alasan pemindahan IKN. Menurutnya, hal itu adalah permasalahan perkotaan, sehingga pemindahan IKN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta.

"Menurut saya tidak terlalu nyambung. Jadi kalau ibukota negara dipindahkan karena Jakarta akan tenggelam, berarti pemerintah ini mau lari dari permasalahan besar yang belum selesai," kata Sulfikar.

Ia mengaku tidak menolak rencana pemindahan IKN. Namun, sebagai akademisi, ia menilai rencana tersebut semestinya didasari oleh alasan yang kuat dan rasional dengan proses yang partisipatif dan transparan.

Baca:

Pengguna Vaksin Sinovac, Ini Booster Terampuh Lawan Omicron

Halaman Selanjutnya >>> Akankah Ibu Kota Baru Sepi?

Pemindahan ibu kota negara tak hanya dilakukan Indonesia. Hal ini juga sempat dilakukan di berbagai negara, tak terkecuali negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Myanmar.

Malaysia sebenarnya memindahkan ibu kota jauh dibanding Myanmar. Ini dilakukan Negeri Jiran dari tahun 1999.

Pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kota itu sendiri baru didirikan tahun 1995, sengam nama yang diambil dari nama perdana menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman Putra.

Pada waktu itu, kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa terhindarkan lagi. Mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan dari Malaysia.

"Kenapa kami harus pindah? Karena ketika di Kuala Lumpur, kantor-kantor kementerian berada pada lokasi yang berbeda dan ketika kami ingin melakukan rapat kami terkendala dengan macet," ujar Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Handzalah, dalam sebuah wawancara dengan Detik tahun 2013.

"Kita memutuskan untuk menyediakan area baru pusat pemerintahan, yaitu Putrajaya," sebutnya.

Kawasan Putrajaya memiliki luas 46 km2 dan merupakan bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur memang cukup jauh yaitu mencapai 25 km.

Secara teknis, Malaysia tidak memindah ibu kota. Sesuai konstitusi, Kuala Lumpur masih menjadi ibu kota negara.

Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan, Putrajaya tidak menanggung beban terlampau berat.

Dari sisi populasi, jumlah penduduk Putrajaya meningkat. Pada 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang sementara di 2020 jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang.

Dalam 10 tahun terjadi pertumbuhan 57,14%. Namun, jika dibandingkan dengan populasi Malaysia 32,58 juta, warga Putrajaya hanya 0,34% dari total penduduk Negeri Jiran.

Selama periode 2010-2020, rata-rata proporsi populasi Putrajaya terhadap keseluruhan Malaysia hanya 0,28%.

Bagaimana Myanmar?

Myanmar awalnya memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyitaw November 2005. Pemindahan dilakukan saat junta militer dikuasai Jenderal Than Shew.Proyek urbanisasi dimulai pada tahun 2001. Alasannya Yangon macet dan sangat padat.

Namun laporan Nikkei Asia menduga pemindahan juga memiliki alasan lain. Mulai dari mewaspadai gerakan pro-demokrasi hingga bentuk strategi militer setempat.

Naypyitaw yang artinya "Istana Kerajaan" berada di Desa Kyatpyae, Kota Pyinmana, Provinsi Mandalay. Letaknya 372,8 kilometer dari Yangon.Namun sayang kota berukuran empat setengah kota London itu, sekitar 7.054 km, kerap dijuluki "kota hantu".

Padahal, pemindahan menelan biaya hingga US$ 4 miliar.Dana dipakai untuk membangun jalan raya megah, pembangkit, lapangan golf, hotel, pusat perbelanjaan, resto dan cafe. Namun, mengutip Business Insider dari The Guardian, kota itu minim penduduk, hanya dihuni 924 ribu jiwa saja, dari pencatatan tahun 2017.

"Jalan raya yang luas benar-benar kosong dan ada keheningan di udara. Tidak ada yang bergerak," tulis The Guardian seraya menyebut bahkan wifi gratis dan cepat, yang jarang di negara itu, tak sanggup menarik lebih banyak orang ke sana.

"Pada hari Minggu sore yang cerah, jalanan sepi, restoran dan lobi hotel kosong. Sepertinya gambaran menakutkan dari pinggiran kota Amerika pasca-kiamat; seperti film David Lynch di lokasi di Korea Utara," jelas media itu lagi.

Dalam laporan media lainnya, pejabat mengaku tak memilih tinggal di Naypyidaw karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan. Sebelum dijatuhkan junta militer Februari 2021, Aung San Suu Kyi sampan membuat kebijakan yang mendorong kedutaan negara sahabat menempati kantor di Naypyidaw.