Jakarta, CNBC Indonesia - Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memaparkan kinerja industri jasa keuangan nasional 2021 dan arah kebijakan ke depan. Apakah Kepala Negara terkesan?
Di sektor perbankan, Wmboh menyebut industri ini semakin kuat. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) turun menjadi 3% pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,06%.
Sehatnya industri perbankan, lanjut Wimboh, juga terlihat dari angka restrukturisasi kredit yang turun. Tahun lalu, nilai restrukturisasi kredit adalah Rp 693,6 triliun. Jauh lebih rendah ketimbang level tertinggi pada 2020 yang mencapai Rp 830,5 triliun.
"Namun kami sudah minta kepada sektor keuangan perbankan untuk membentuk pencadangan. Terakhir 14,85% atau Rp 103 triliun, ini akan kami terus minta lebih cepat lagi bentuk cadangan," tegas Wimboh dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Kamis (20/1/2022).
Saat ini, tambah Wimboh, permodalan perbankan sudah cukup cuat yaitu 25,67%. Ini didukung oleh dana masyarakat yang tumbuh 12,21%.
Di pasar modal, menurut Wimboh, perkembangannya juga menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tren menguat dan sudah berada di level sebelum pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19).
Per akhir 2021, nilai kapitalisasi pasar (market cap) IHSG ada di Rp 8.252 triliun. Di level ASEAN, IHSG berada di peringkat kedua setelah indeks SETI (Thailand).
Jumlah investor di pasar modal pun meningkat pesat. Pada 2021, jumlah investor mencapai 7,5 juta, melonjak 93% dari tahun sebelumnya.
"Penghimpunan dana di pasar modal meningkat drastis naik 206% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penghimpunan dana terbaik di Asia-Pasifik yang hanya 171%," tutur Wimboh.
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), demikian Wimboh, juga makin kuat. Permodalan asuransi jiwa mencapai 539,8% dan asuransi umum 327,3%. Jauh di atas batas 120%.
Sementara gearing ratio pembiayaan pada 2021 adalah 1,9 kali. Jauh di bawah ambang batas 10 kali.
"Kredit perusahaan pembiayaan stabil. Non-Performing Financing (NPF) adalah 3,53%, sebelumnya di atas 5% pada 2020 ditopang kebijakan restrukturisasi yang mencapai Rp 218,95 triliun atau 5,2 juta kontrak yang merupakan 60,1% dari total pembiayaan," terang Wimboh.
Satu sektor lagi yang menjadi pengawasan OJK adalah keuangan digital. Peer-to-Peer (P2P) lending pada akhir 2021 mencatatkan 29,69 juta peminjam, naik 68,15% dari 2020. Pemodal security crowdfunding (SCF) pada 2021 sudah mencapai 93.733.
"Percepatan akses ini akan terus kami tingkatkan sesuai dengan target Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 90% pada 2024," ujar Wimboh.
Halaman Selanjutnya --> Arah Kebijakan OJK 2022
Untuk 2022, OJK sudah menyiapkan lima kebijakan pokok untuk industri jasa keuangan. Satu, meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah dimulai dengan menurunkan rasio Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 25% lebih rendah dari yang biasa.
"Akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu, juga akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti," sebut Wimbih.
Dua, OJK akan mempersiapkan sektor keuangan domestik dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju. Antara lain melalui percepatan kosolidasi sektor jasa keuangan agar memiliki ketahanan permodalan dan likuiditas.
"Kami mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi black effect pada saat dinormalkan pada 2023. Kami juga akan melakukan penataan lebih cepat lagi industri reksa dana dan tata kelola industri pengelolaan investasi serta percepatan dan penyelesaian informasi IKNB," tutur Wimboh.
Tiga, OJK akan menyusun skema pembiataan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka pencipataan ekonomi baru. Antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau 1.0.
"Dalam Taksonomi Hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi di mana 919 di antaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai Taksonomi Hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Taksonomi Hijau ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif," jelas Wimboh.
Empat, OJK akan semakin memperluas akases keuangan ke masyarakat khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM 30% pada 2024. Di antaranya melalui model klaster dalam sistem satu bersama mengenai pembiataan pemasaran melalui ad cover, pembinaan, serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bekerja sama dengan gubernur dan kepala daerah.
Lima, OJK akan memperkuat kebijakan tranformasi sektor keuangan agar sesuai dengan pengembangan ekonomi digital. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses produk jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas lebih baik, akses lebih cepat.
Halaman Selanjutnya --> Jokowi: Sektor Keuangan Harus Selaras dengan Sektor Riil
Dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan Wimboh. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ekonomi memang semakin pulih pada 2021 dan diharapkan momentum itu berlanjut tahun ini.
"Tadi disampaikan Ketua OJK, indikator ekonomi menunjukkan perbaikan-perbaikan. Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik. Kita memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan, 2022 akan menjadi momentum," tegas Jokowi.
Akan tetapi, Jokowi menggarisbawahi ada risiko besar yang mengintai tahun ini. Pandemi virus corona masih menghantui, dan kini hadir varian omicron yang jauh lebih mudah menular.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, penanganan pandemi masih menjadi fokus utama pemerintah. Salah satunya dengan percepata dan perluasan vaksinasi anti-virus corona.
"Pagi tadi saya dapat laporan sudah disuntikkan 301 juta vaksin pada rakyat kita. Dosis pertama 85%, kedua 58%. Bahkan vaksin penguat, booster, juga sudah kita suntikkan mulai sejak 12 januari 2022 lalu," sebut Jokowi.
Selain pandemi virus corona, tambah Jokowi, dunia juga menghadapi berbagai ketidakpastian. Kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, percepatan laju inflasi, dan sebagainya.
Jokowi mengingatkan OJK agar terus memonitor dan membuat kebijakan yang selaras dengan sektor riil. Sebab jika sektor keuangan berjalan sendiri tanpa basis sektor riil, maka yang terjadi adalah menjamurnya produk investasi bodong. Masyarakat bakal menjadi korban.
"Sektor jasa keuangan sektor jasa riil akan memunculkan skema kongsi, investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persolaan ini menjadi tugas kita bersama dan OJK sebagai motornya. di masa sulit pengawasan tidak boleh kendor," tegasnya.
Kemudian, Jokowi juga menegaskan sektor perbankan perlu meningkatkan dukungan terhadap UMKM. Penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih di kisaran 20%.
"Tadi disampaikan Ketua OJK, target kita di 2024 bisa mencapai 30%. Porsi untuk UMKM bisa sampai di angka tersebut tidak bisa andalkan pertumbuhan alamiah saja, dibutuhkan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan dari sekarang. Harus diikuti aksi-aksi yang serius, konsisten dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya, akses kredit sulit, akses pembiayaan di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan akses permodaan, koperasi sulit akses permodan," jelas Jokowi.
TIM RISET CNBC INDONESIA
