Beberapa Hengkang, Sanggupkah RI Gaet Raksasa Migas Lagi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa realisasi investasi sektor hulu migas di Tanah Air pada 2021 "hanya" tercapai US$ 10,7 miliar atau sekitar Rp 153 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar US$ 12,38 miliar.

Di tengah masih melesunya investasi hulu migas di Tanah Air, sejumlah "raksasa" migas juga telah menyatakan akan hengkang dari RI, seperti Shell dari proyek gas Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, Chevron Indonesia Company dari proyek gas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur dan terbaru ada ConocoPhillips akan hengkang dari Blok Corridor, Sumatera Selatan.

Lantas, bagaimana nasib investasi hulu migas RI ke depannya? Apa saja upaya yang dilakukan agar bisa kembali menggaet investor migas kelas kakap?

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, SKK Migas masih terus berupaya untuk menggaet investor hulu migas kelas kakap. Tapi masalahnya, lanjutnya, yang menginginkan investasi dari "raksasa" migas ini banyak dari beragam negara, tak hanya Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu melakukan sejumlah perbaikan, baik dari sisi fiskal dan non fiskal untuk menggaet "raksasa" migas ini.

"SKK Migas menggaet investor kakap, iya pasti. Tapi saat ini investor kakap bukan Indonesia saja dan semua negara juga berharap investor kakap. Oleh karena itu, harus ada pembenahan terkait fiskal dan non fiskal yang harus diperbaiki," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (17/01/2022).

Dia mengatakan, pihaknya sudah lebih gencar dan agresif dalam menarik investasi investor kakap seperti dari Timur Tengah, Amerika Serikat, dan lainnya.

"Kami sudah mencari dari Middle East, AS, dan lainnya. Semoga lebih mudah menarik investor kakap tersebut," ujarnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjabarkan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan fiskal di sektor hulu migas untuk menggaet investor "raksasa", terutamanya demi mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang.

Dia mengatakan, ada tiga rencana perbaikan kebijakan fiskal di sektor hulu migas, antara lain:
1. Perbaikan fasilitas perpajakan
2. Penetapan harga untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) 100% untuk Kontrak Bagi Hasil Migas (PSC) Cost Recovery.
3. Pembebasan atau keringanan Branch Profit Tax (BPT), seperti:
- Pembebasan pajak apabila reinvestasi profit (dividen) ke Indonesia, dan atau
- Penetapan tarif pajak sesuai tax treaty.

Selain itu, pihaknya juga memiliki lima strategi utama untuk mencapai target produksi 1 juta bph minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030, antara lain melalui:
1. Optimalisasi produksi lapangan existing.
2. Transformasi sumber daya contigent ke produksi.
3. Mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR)
4. Menggalakkan kegiatan eksplorasi migas
5. Mempercepat peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP) dan insentif hulu migas.