Tolong! Afghanistan Makin Kritis, Butuh Duit Rp 71,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PBB mengatakan membutuhkan US$ 5 miliar atau setara Rp 71,5 triliun (asumsi Rp 14.300/US$) bantuan untuk Afghanistan tahun 2022. Dana ini untuk mencegah bencana kemanusiaan makin parah dan menawarkan masa depan untuk negara yang kembali dikuasai Taliban, Agustus 2021 itu.

Melansir AFP, PBB mengatakan untuk domestik, Afghanistan membutuhkan US$ 4,4 miliar (Rp 62,9 triliun). Sementara sisanya US$ 623 juta (Rp 8,9 triliun) diperlukan untuk mendukung jutaan warga Afghanistan yang berlindung di luarperbatasannya, karena tak mau berada di bawah pemerintahan Taliban.

"Bencana kemanusiaan besar-besaran nampak. Pesan saya mendesak, jangan tutup pintu bagi orang-orang Afghanistan," kata Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths, dikutip Selasa (11/1/2022).

"Bantu kami meningkatkan dan mencegah kelaparan yang meluas, penyakit, kekurangan gizi, dan akhirnya kematian ... Tanpa paket bantuan, tidak akan ada masa depan (di Afghanistan)."

Sejak kelompok Taliban, negara itu terperosok ke dalam kemiskinan dengan angka inflasi dan pengangguran melonjak. Sejumlah negara dan organisasi internasional membekukan miliaran dolar aset negara itu sementara pasokan bantuan sangat terganggu.

Afghanistan juga mengalami kekeringan terburuk dalam beberapa dekade di 2021. Griffiths mengatakan dana itu akan membantu lembaga bantuan meningkatkan pengiriman makanan dan dukungan pertanian, layanan kesehatan, perawatan kekurangan gizi, tempat penampungan darurat, akses ke air dan sanitasi, perlindungan dan pendidikan.

Diperkirakan 4,7 juta orang di negara itu akan menderita gizi buruk akut pada tahun 2022, termasuk 1,1 juta anak dengan gizi buruk akut. Tanpa bantuan kemanusiaan, kesusahan, kematian, kelaparan, dan perpindahan massal lebih lanjut akan terjadi.

"Namun, jika donor internasional datang, kita akan melihat peluang bagi Afghanistan yang pada akhirnya dapat melihat buah dari beberapa jenis keamanan," kata Griffiths.

Nantinya dana itu akan diberikan kepada 160 LSM ditambah badan-badan PBB yang memberikan bantuan. Beberapa akan digunakan untuk membayar pekerja garis depan seperti staf kesehatan, tetapi tidak melalui pemerintahan Taliban.