Premium Dihapus, Subsidi ke Pertalite Jangan Permanen

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
30 December 2021 18:55
Pengendara motor mengatre untuk mengisi bahan bakar Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/9/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat disaat penghapusan Premium dan Pertalite diterapkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengungkapkan pihaknya telah mendengar sendiri pernyataan resmi PT Pertamina (Persero) bahwa Pertalite tidak akan dihilangkan tahun depan.

Seandainya ada pengurangan Pertalite ke depannya, kata Eddy pihaknya bersama Komisi VII akan melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk melihat kemampuan masyarakat.


Kendati demikian, dia memastikan akan meminta kepada pemerintah untuk menganggarkan subsidi BBM Pertalite kepada masyarakat.

"Kalau pun harus ada subsidi di harga Pertalite, kita minta agar subsidi itu menjadi bagian dari penugasan Pertamina oleh pemerintah," jelas Eddy kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/12/2021).

"Memang harus ada pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, subsidi tidak bersifat permanen atau hanya sementara saja," kata Eddy melanjutkan.

Sehingga tatkala pemberian subsidi tersebut berlangsung, pemerintah dan otoritas bisa menyesuaikan harga keekonomian untuk Pertalite.

Lagi pula, menurut Eddy masyarakat saat ini tidak mungkin selalu akan menggunakan Premium dan Pertalite ke depannya.

"Harus beralih ke Pertamax, karena kendaraan-kendaraan lebih baru keluaran tahunnya, itu mensyaratkan penggunaan Euro 4," jelas Eddy.

Seperti diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN-KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori, bahwa implementasi standar emisi Euro 4 mulai berlaku pada April 2022.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkapkan rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan.

Menurut Nicke berdasarkan Kepmen KLHK 2017 tersebut, untuk mengurangi karbon emisi juga direkomendasikan BBM yang dijual minimum RON 91.

Namun, kata Nicke kini kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan semakin tinggi. Terlihat dari penyerapan bensin Premium oleh masyarakat yang semakin menurun dan emisi karbon yang bisa semakin ditekan.

"Kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Selama Juni 2020 sampai dengan hari ini karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2 ekuivalen," jelas Nicke.

Tahapan berikutnya, sambung Nicke, perseroan tidak akan serta merta menghapus Pertalite. Namun, perseroan akan melanjutkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin.

"Pertalite masih ada di pasar tapi kami mendorong untuk menggunakan yang lebih baik atau Pertamax agar kita bisa berkontribusi terhadap penurunan karbon emisi," ujarnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jika Pertalite Dihapus, Pemerintah Jangan Intervensi Pertamax


(pgr/pgr)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading