Jika Pertalite Dihapus, Pemerintah Jangan Intervensi Pertamax
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 December 2021 19:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menghapus BBM jenis Premium di tahun 2022, juga akan menghapus Pertalite di masa mendatang. Hal ini mendapat peringatan keras dari pengamat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov memandang di tengah shifting Premium ke Pertalite saja, Pertamina dinilai tidak mudah untuk menyesuaikan harga keekonomian Pertalite.
"Saya dengar dari Pertamina dan Kementerian ESDM, harga Pertalite yang dijual saat ini masih di bawah keekonomian, artinya jual rugi," jelas Abra kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/12/2021).
Apalagi kalau Pertalite dihapus dan kemudian dialihkan ke Pertamax.
"Apakah nanti harga Pertamax itu bisa se-fleksibel seperti saat ini, atau nanti mekanisme penjualan Pertamax seperti Pertalite. Penetapan harganya sangat tergantung dari keputusan pemerintah," jelas Abra.
Pemerintah, menurut Abra harus secara jelas dan matang dalam merencanakan pengalihan Pertalite ke Pertamax. Sebagai badan usaha, Pertamina juga harus dipikirkan agar tetap bisa mendatangkan keuntungan dari penjualannya.
Abra sendiri pesimistis bahwa pemerintah bisa secara andil saat kebijakan penghapusan Pertalite ini dijalankan. Menurut Abra seharusnya harga jual Pertamax tidak boleh ada intervensi dari pemerintah.
"Kalau Pertalite dihapus kemudian Pertamax harganya justru diintervensi oleh pemerintah, misalnya harga jualnya di bawah keekonomian barangkali Pertamina akan rugi lebih besar dibandingkan kondisi sekarang," jelas Abra.
Pemerintah lanjut Abra harus konsisten dan tegas. Artinya tidak bisa mengambil keputusan secara abu-abu. Di satu sisi ingin memberikan atau mendorong Pertamina untung dengan menjual harga BBM Pertamax yang keekonomian.
Namun, disisi lain pemerintah ingin menjaga aspek politiknya. Keduanya tentu, tak bisa berjalan beriringan. Oleh karena itu, jalan keluarnya jika pemerintah bersikeras ingin menghapus Pertalite, pemerintah harus mengalokasikan subsidi.
"Atau biaya kompensasi kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi. Kalau Pertalite dicabut, tidak salahnya juga bagi sebagian masyarakat mendapat subsidi untuk Pertamax," jelas Abra.
Abra khawatir jika pemerintah tidak matang dalam memutuskan penghapusan Pertalite, ini akan menjadi gejolak ekonomi dan sosial.
Bukan hanya masyarakat banyak yang harus dipikirkan, namun pemerintah juga harus memikirkan operasional Pertamina secara bersamaan.
"Di sisi badan usaha (Pertamina) masih bisa menjual produk dengan harga keekonomian atau masih bisa mendapatkan keuntungan. Tapi, masyarakat juga harus terlindungi," tuturnya.
"Jadi gak bisa di tengah-tengah atau di area abu-abu. Pertamina disuruh cari profit atau disuruh penugasan, itu harus jelas kedudukannya," kata Abra melanjutkan.
Untuk diketahui, di bawah Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) road map atau peta jalan menuju BBM ramah lingkungan mulai disusun. Rencanya BBM jenis Premium (RON 88) akan dihapus pada 2022 mendatang.
Kemudian bensin Premium akan digantikan dengan BBM Pertalite (RON 90) yang lebih ramah lingkungan. Nah, suatu waktu pemerintah mengungkapkan juga akan menghapus Pertalite dan menggantikannya dengan BBM jenis Pertamax (RON 92).
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Habis Premium Terbitlah Pertalite yang Mau Dihapus Pemerintah
Most Popular