Premium dan Pertalite 'Disuntik Mati', Subsidi Makin Bengkak?

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 December 2021 17:20
Ilustrasi Pertamax Turbo (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang peta jalan atau road map mengenai peralihan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan.

Diantaranya dengan menghapus BBM jenis Ron 88 atau Premium dan juga Ron 90 atau Pertalite yang akan dilaihkan ke Pertamax Cs.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P.G. Talattov menilai dengan penghapusan kedua bensin yang saat ini disubsidi itu, maka pemerintah juga harus menyediakan anggaran kepada masyarakat yang akan beralih menggunakan bensin Pertamax Cs.


Terlebih lagi, jika harga Pertamax Cs masih diintervensi oleh pemerintah, tentunya pemerintah juga akan menambah anggaran subsidi itu kepada PT Pertamina (Persero) dalam penjualan Pertamax yang tidak sesuai dengan harga ke ekonomian.

Sebagai gambaran, pada November 2021 harga Pertamax yang di intervensi oleh pemerintah Rp 9.000 per liter. Jika melihat harga bensin ke ekonomian jenis Ron 92 seperti bensin Super milih Shell harganya mencapai Rp 12 ribuan per liter (November 2021).

"Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk bisa memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi jika Pertamax diintervensi pemerintah, tentu ada dana yang ditanggung harga yang tidak sesuai keekonomian," ungkap Abra kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/12/2021).

Sehingga, diharapkan saat pemerintah memutuskan untuk menyuntik mati Pertalite di tanah air, mitigasi terhadap shock dari penghapusan Pertalite harus sudah disiapkan secara matang dan terencana.

Abra juga memandang jika keputusan menghapus Pertalite ini dilakukan, pengumumannya harus dilakukan sendiri oleh Presiden RI yang menjabat mendatang.

"Ini kebijakan nasional, strategis dan sensitif. Artinya Presiden harus pasang badan, keberanian itu harus datang dari presiden dan statement itu harus dari presiden, dan harus dapat dukungan politik badan legislatif (DPR)," jelas Abra.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

BPH Migas Tunggu Arahan Pemerintah 'Suntik Mati' BBM Premium


(pgr/pgr)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading