Hindari Inflasi Saat Premium Mati, Pertalite Harus Disubsidi

News - Pratama Guitarra, CNBC Indonesia
30 December 2021 16:45
Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak pada kendaraan di salah satu SPBU dikawasana Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diminta untuk mengalihkan subsidi ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 yakni Pertalite dan juga RON 92 atau Pertamax, pasca pelaksanaan penghapusan BBM Premium pada tahun depan.

Meskipun pengguna bensin Premium kecil, tentunya akan ada shifting atau migrasi penggunaan ke bensin Pertalite maupun Pertamax. Dengan migrasi penggunaan itu, masyarakat tentunya akan merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli bensin yang diklaim lebih ramah lingkungan itu. Lalu layakkah bensin Pertalite maupun Pertamax disubsidi?

Pengamat Migas sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyampaikan, jika dilihat dari sisi konsumsi untuk bensin Premium untuk sekarang memang sangat sedikit atau hanya 2% - 5% saja dari total volume BBM di Indonesia.


Melihat dari data itu, pengguna bensin Premium memang tidak terlalu banyak. "Namun untuk menjaga daya beli sebagai penghapusan Premium, perlu untuk melakukan subsidi Pertalite. Karena memang selisih harga antara Premium dan Pertalite serta Pertamax memang cukup tinggi per liternya," ungkap Komaidi kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/12/2021).

Sebagai contoh, harga Premium dibanderl dengan harga Rp 6.450, sementara Pertalite seharga Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 9.000 per liter.

Meskipun harga Pertalite dan Pertamax ditahan tidak mengalami kenaikan sampai hari ini, tetap ada selisih harga yang lumayan tinggi. Sehingga, bagi masyarakat yang akan beralih dari Premium ke Pertalite dan Pertamax tentunya akan merogoh kocek yang lebih besar.

Komaidi menyampaikan, walaupun konsumen Premium sedikit, risiko jika tidak diberikan subsidi tentu akan ada inflasi walaupun tidak terlalu besar.

"Yang harus diketahui juga bahwa inflasi memiliki dampak ikutan. BBM Naik nanti yang lain meskipun tidak terkait dengan BBM biasanya ikutan naik, seperti di pasar. Itu yang perlu dijaga kalau memang Premium dilakukan penghapusan," ungkap Komaidi.

Adapun Komaidi mengusulkan untuk skema subsidi Pertalite atau Pertamax bisa dilakukan secara tertutup, bukan subsidi perkomoditas. Ke depan PT Pertamina hanya perlu mendata siapa saja orang yang berhak mendapatkan subsidi.

"Sepertinya tidak terlalu rumit. Memang hanya ada pekerjaan awal saja, jadi hanya perlu mendata saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, seperti ojek online, sektor transportasi barang dan jasa, nelayan. Itu yang harus didahulukan," ungkap dia.

Memungkinkan, pembelian bensin subsidi Pertalite maupun Pertamax akan menggunakan KTP, dengan Nomor Induk yang sudah di daftarkan disistem Pertamina.

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi dari yang saat ini berbasis komoditas menjadi berbasis orang atau penerima manfaat.

Dengan begitu subsidi menjadi lebih tepat sasaran. "Intinya subsidi sebaiknya langsung ke rakyat, bukan di barang," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/09/2021).

Ahok menyebut, jika subsidi langsung diberikan kepada masyarakat, kemungkinan ke depannya tidak ada lagi bensin jenis Premium atau Pertalite yang dijual, melainkan langsung berupa bensin dengan minimal nilai oktan (RON) 92 atau Pertamax maupun Pertamax Turbo (RON 98).

"Jika subsidi bisa langsung ke rakyat, mungkin ke depannya tinggal Pertamax dan Pertamax Turbo," lanjutnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

BPH Migas Tunggu Arahan Pemerintah 'Suntik Mati' BBM Premium


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading