Premium Dihapus, Subsidi Pertalite Bisa Pakai Skema Tertutup
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah disarankan untuk menggunakan skema subsidi tertutup, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 yakni Pertalite dan RON 92 yaitu Pertamax, pasca penghapusan bensin Premium pada tahun depan.
Pengamat Migas sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyampaikan, bahwa pemberian subsidi itu dilakukan agar lebih tepat sasaran. Sebab saat ini memang pengguna bensin Premium sangat sedikit atau hanya 2% - 5% saja dari total volume BBM di Indonesia.
Ke depan PT Pertamina (Persero) hanya perlu mendata siapa saja orang yang berhak mendapatkan subsidi melalui data pengguna konsumsi Premium saat ini.
"Sepertinya tidak terlalu rumit. Memang hanya ada pekerjaan awal saja, jadi hanya perlu mendata saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, seperti ojek online, sektor transportasi barang dan jasa, nelayan. Itu yang harus didahulukan," ungkap Komaidi kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/12/2021).
Memungkinkan, pembelian bensin subsidi Pertalite maupun Pertamax akan menggunakan KTP, dengan Nomor Induk yang sudah di daftarkan di sistem Pertamina.
Komaidi menambahkan, bahwa meskipun pengguna bensin Premium sedikit dan ketika bensin itu dihapus, pemerintah harus tetap bisa menjaga daya beli masyarakat.
"Sebagai ganti penghapusan Premium, perlu untuk melakukan subsidi Pertalite. Karena memang selisih harga antara Premium dan Pertalite serta Pertamax memang cukup tinggi per liternya," kata Komaidi.
Sebagai contoh, harga Premium dibanderl dengan harga Rp 6.450, sementara Pertalite seharga Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 9.000 per liter.
Meskipun harga Pertalite dan Pertamax ditahan tidak mengalami kenaikan sampai hari ini, tetap ada selisih harga yang lumayan tinggi. Sehingga, bagi masyarakat yang akan beralih dari Premium ke Pertalite dan Pertamax tentunya akan merogoh kocek yang lebih besar.
Komaidi menyampaikan, walaupun konsumen Premium sedikit, risiko jika tidak diberikan subsidi tentu akan ada inflasi walaupun tidak terlalu besar.
"Yang harus diketahui juga bahwa inflasi memiliki dampak ikutan. BBM Naik nanti yang lain meskipun tidak terkait dengan BBM biasanya ikutan naik, seperti di pasar. Itu yang perlu dijaga kalau memang Premium dilakukan penghapusan," ungkap Komaidi.
Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi dari yang saat ini berbasis komoditas menjadi berbasis orang atau penerima manfaat.
Dengan begitu subsidi menjadi lebih tepat sasaran. "Intinya subsidi sebaiknya langsung ke rakyat, bukan di barang," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/09/2021).
Ahok menyebut, jika subsidi langsung diberikan kepada masyarakat, kemungkinan ke depannya tidak ada lagi bensin jenis Premium atau Pertalite yang dijual, melainkan langsung berupa bensin dengan minimal nilai oktan (RON) 92 atau Pertamax maupun Pertamax Turbo (RON 98).
"Jika subsidi bisa langsung ke rakyat, mungkin ke depannya tinggal Pertamax dan Pertamax Turbo," lanjutnya.
(pgr/pgr)