RI Butuh Rp 3.461 T Kendalikan Perubahan Iklim, Duitnya Ada?

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 3.461 triliun untuk pengendalian perubahan iklim sampai 2030. Hal ini berdasarkan perhitungan dari Second Biennial Update Report (2nd BUR) 2018, dikutip dari dokumen "Capaian Kinerja 2021 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Lantas, dari mana pemerintah akan mendapatkan dana tersebut?

Berdasarkan dokumen yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut, pemerintah memang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pengendalian perubahan iklim ini.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mitigasi hingga adaptasi perubahan iklim ini. Pemerintah pun sudah menguncinya dalam rencana jangka panjang hingga 2024.

"Angka ini memang amat besar. Tapi prioritas penanganan pandemi membuat APBN mampu memenuhi 34% kebutuhan. Ke depannya, masih terbuka potensi penambahan," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (28/12/2021).

Selama lima tahun terakhir, 88,1% dari total anggaran perubahan iklim Indonesia dibelanjakan dalam bentuk green infrastructure. Fungsinya, menjadi penggerak sekaligus modal utama transformasi ekonomi hijau.

"Pemerintah menerbitkan sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan yang amat kompatibel."

Berdasarkan data tersebut, proporsi APBN untuk pendanaan pengendalian perubahan iklim ini mencapai 86,7%, naik dari 2022 77,7%.

Adapun kumulasi green sukuk selama 2018-2020, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tercatat mencapai US$ 3,24 miliar, terdiri dari green sukuk global US$ 2,75 miliar dan green sukuk retail US$ 490,1 juta.

Adanya krisis pandemi juga disebutkan menjadi momentum Indonesia menata ulang bangunan ekonominya secara lebih berkelanjutan, lebih pro lingkungan.

"Potensi kekayaan alam tropis kita sungguh memperkuat komitmen ini. Keluasan hutan tropis dan mangrove Tanah Air, menyegarkan paru-paru dunia, membuka jalan menuju energi terbarukan," bunyi dokumen tersebut.

"Penguatan teknologi hijau serta produk ramah lingkungan otomatis meningkatkan daya saing kita. Semua ini sudah dikunci dalam prioritas nasional keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon."

Baca: Indonesia Tuan Rumah Karbon Dunia!

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut: RI Targetkan Netral Karbon di 2060 atau Lebih Cepat