Ada Ancaman Lebih Ngeri dari Covid, Begini Rencana Luhut

News - Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
28 January 2022 12:45
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Memberikan Keterangan Pers Menteri terkait Hasil Rapat Terbatas “Evaluasi PPKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia kini tengah menghadapi ancaman yang lebih serius dan mengkhawatirkan dibandingkan pandemi Covid-19. Ancaman tersebut yaitu perubahan iklim.

Guna mencegah dampak perubahan iklim ini, sejumlah negara pun terus menggalakkan koordinasi dan upaya bersama, salah satunya dengan terus menyinggung isu ini di dialog tingkat dunia.

Pada Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate kemarin, Kamis (27/01/2022) misalnya, isu perubahan iklim ini pun kembali disinggung oleh sejumlah menteri berbagai negara, termasuk Indonesia.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mewakili Indonesia dalam forum ini turut menyampaikan pandangannya terkait komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dan deforestasi.

"Forum ini merupakan ajang kita untuk menindaklanjuti apa yang telah dibicarakan sebelumnya pada COP26. Hasil pembicaraan di Glasgow pada Oktober kemarin sama dengan prioritas Indonesia dalam Presidensi KTT G20 2022, yaitu lingkungan, digital, dan isu kesehatan dengan tema Recover Together, Recover Stronger," ujar Menko Luhut ketika membuka sambutannya dalam forum tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Jumat (28/01/2022).

Indonesia, sambungnya, ingin menjadi contoh dan mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama melawan dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan aksi nyata. Salah satunya melalui aliansi Global Blended Finance untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta digital, yang nantinya akan dibahas di Bali pada bulan April menyambut kegiatan KTT G20.

"Indonesia terus berkomitmen dan berkontribusi dengan upaya kuat kami dalam memastikan praktik pengelolaan hutan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan," tuturnya.

Kemudian, dia juga menyinggung tentang keputusan Presiden Joko Widodo mengenai "New Era Bali Roadmap" atau "Peta Jalan Era Bali Baru" ketika meluncurkan persiapan G20 2022 di Bali.

Menurut Luhut, kala itu Presiden telah menetapkan Bali untuk mencapai netral karbon (net zero emission) pada 2045 dan sebagai prototipe untuk masa depan yang berkelanjutan.

"Presiden juga telah meresmikan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan," imbuhnya.

Dia berpendapat, untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan perlu ada jalan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai. Tujuannya, agar mereka dapat membuat terobosan-terobosan baru.

"Menuju ambisi itu, Indonesia telah mengundang berbagai negara untuk meluncurkan Global Blended Finance Alliance," ungkapnya.

Selanjutnya, Menko Luhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hutan dengan luas 120 Ha, yang menjadikan hutan tropis terbesar ketiga di dunia.

"Dan hari ini saya ingin berbagi ekosistem kebijakan yang telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia selama lima tahun ke belakang," ucapnya.

Pertama, kata Luhut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengelola lahan-lahan hutan di Indonesia, termasuk penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan akan diselesaikan mengacu kepada Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 - 2024.

Kedua, pencegahan dan rehabilitasi hutan melalui perbaikan pada kebijakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

"Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82% dari tahun sebelumnya," tuturnya.

Ketiga adalah kunci dari ekosistem kebijakan yang dibuat adalah verifikasi.

"Saat ini pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, untuk memastikan bahwa Indonesia melakukan pengelolaan hutan yang efektif," ucapnya.

Keempat adalah membuat ruang untuk partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan program untuk mengamankan hutan sekaligus menyediakan 12.7 Juta Ha hutan sampai 2024 kepada masyarakat lokal.

"Keempat elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, deforestasi sekitar 115 ribu ha atau turun 75% dibandingkan tahun sebelumnya," pungkasnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Luhut Ketemu PM Inggris Boris Johnson, Bahas Apa?


(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading