Komitmen Pemerintah Bisa Wujudkan Capaian UHC

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

08 December 2021 11:17

Jakarta, CNBC Indonesia - Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) menjadi isu krusial di banyak negara. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa disrupsi terhadap berbagai sektor, salah satunya sistem jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, kunci terpenting dalam mewujudkan UHC adalah komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui jaminan kesehatan, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

"Peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83% dari total penduduk Indonesia. Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktif mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS. Sinergi antar lembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal," ucap Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021)

Menurut Ghufron, UHC bermakna setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kesulitan keuangan.

Baca:

Kabar Baik Soal Omicron Bikin Saham Farmasi & RS Terhempas

Berdasarkan definisi tersebut, lanjut Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022 ini, tantangan yang dihadapi berbagai negara saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas.

"Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk. Asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah sangat penting untuk melindungi masyarakat. Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030," ucapnya.

Adapun menurut dia, hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. Di samping itu, mutu pelayanan kesehatan harus berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Sebagai informasi, Ghufron menghadirkan webinar bertema Extending Social Health Protection in the Asia-Pacific Region towards Universal Health Coverage, Selasa (7/12).

Webinar ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition), International Labour Organization (ILO), United Nation Children's Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya.

Selain Ghufron, pembicara lainnya yang hadir dalam acara tersebut, dari Korean Health Industry Development Institute (KHIDI), Embassy of Luxemburg Thailand, Public Health Foundation of India (PHFI), dan lain sebagainya.