Jakarta, CNBC Indonesia - Kursi Menteri Keuangan yang kini dijabat Sri Mulyani Indrawati tengah digoyang para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ada soal anggaran hingga etika yang diangkat, sampai wakil rakyat tersebut mengusulkan Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani.
Bagi sebagian orang, persoalan ini seperti de javu. Meskipun tidak persis sama, namun kejadian ini akan membawa ingatan kita ke tahun 2010 silam.
"Tahun 2010 Sri Mulyani mengakhiri pengabdian dan terpaksa meninggalkan Indonesia karena tak mendapat dukungan politik," ungkap Yustinus Prastowo, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis dalam cuitannya.
"Tahun 2021, Sri Mulyani diserang dan diminta dipecat, tetapi mendapat dukungan penuh Presiden dan publik. Risiko dan konsekuensi bekerja untuk rakyat."
Entah apa maksud Yustinus mengungkapkan hal itu, akan tetapi setidaknya dapat memberi gambaran bahwa Sr Mulyani yang disebut banyak institusi internasional sebagai menteri keuangan terbaik dunia bisa saja pergi kembali meninggalkan tanah air karena dinamika politik.
Kembali ke 2010. Berdasarkan dokumen detik.com, satu tahun sebelumnya situasi politik dalam negeri memanas pasca munculnya perkara bank Century karena mendapat suntikan Rp 6,7 triliun dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Sri Mulyani.
Nuansa politik dari kasus ini sangat kental. Sampai dibentuknya panitia khusus hak angket Century dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usut punya usut, serangan tersebut dimotori oleh petinggi partai Golkar, Abu Rizal Bakrie.
Ical, panggilan akrabnya memang punya rentetan masalah sebelumnya dengan Sri Mulyani. Dimulai dari kejatuhan saham beberapa perusahaan akibat krisis finansial hingga tagihan pajak segunung.
Singkat cerita, situasi makin tak kondusif. Sri Mulyani akhir mundur dari jabatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, wanita berpengaruh di dunia versi forbes itu terbang ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Bank Dunia (World Bank) memberikan posisi bergengsi, yaitu Direktur kepada Sri Mulyani.
Pimpinan MPR Fadel Muhammad menjelaskan, MPR telah melakukan rapat pimpinan MPR mengenai beberapa hal, termasuk soal anggaran MPR, yang terus menurun.
Fadel merasa, bahwa anggaran belanja MPR untuk tahun anggaran 2022, kurang memadai. Pasalnya, pimpinan MPR saat ini sudah berjumlah 10 orang, dari sebelumnya hanya berjumlah 4 orang.
Sementara saat pihaknya sudah melakukan 'negosiasi' ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengundang Sri Mulyani untuk rapat bersama untuk membahas anggaran, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini kerap kali tak datang.
MPR mengklaim bahwa menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.
"Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma empat orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun[...] Bilang ke menteri keuangan, tapi dia acuhkan," ujarnya saat konferensi pers, dikutip Rabu (1/12/2021).
Perihal anggaran belanja ini, MPR pun mendesak Jokowi untuk melengserkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR RI mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.
"MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain," kata Fadel melanjutkan.
Sri Mulyani menceritakan bahwa dirinya mendapatkan undangan rapat resmi dari MPR sebanyak dua kali, yakni pada 27 Juli 2021 dan pada 28 September 2021.
Pada saat 27 Juli 2021, kata Sri Mulyani hari itu bersamaan dengan adanya rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga kehadirannya diwakilkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sementara pada 28 September 2021, Sri Mulyani menceritakan hari itu bersamaan dengan adanya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membahas APBN 2022, dimana kehadiran dirinya sebagai Menteri Keuangan wajib dan sangat penting.
"Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," jelas Sri Mulyani melalui akun resmi instagramnya
Dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani juga buka suara terkait dengan anggaran MPR. Sri Mulyani mengatakan, pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Sehingga seluruh anggaran kementerian/lembaga negara harus dilakukan refocussing sebanyak empat kali.
Refocussing anggaran oleh K/L tersebut kata Sri Mulyani bertujuan untuk membantu penanganan Covid-19 baik itu untuk klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan karena adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah.
Selain itu juga, lanjut Sri Mulyani, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
Nah, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN.
"Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," jelas Sri Mulyani.
"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Anggaran belanja MPR sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami fluktuatif alias naik dan turun. Pada 2017, MPR mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 814,5 miliar, lalu naik menjadi Rp 899 miliar pada 2018.
Kemudian pada 2019, anggaran MPR kembali turun menjadi Rp 887,3 miliar, dan pada 2020 turun lagi menjadi Rp 702,4 miliar.
Di dalam Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2022, dijelaskan bahwa pada 2020, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), terdapat perubahan komposisi Pimpinan MPR RI, dari semula 8 orang menjadi 10 orang pimpinan yang disertai penambahan unsur pendukung pimpinan.
"Tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19, MPR RI melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengoptimalkan kegiatan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas konstitusionalnya," seperti dikutip Buku II Nota Keuangan APBN 2022, Rabu (1/12/2021).
Pada 2021, alokasi APBN MPR RI naik 6,9% menjadi Rp 750,9 miliar, namun memperhatikan perkembangan kondisi 2021 dalam rangka mengamankan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19.
Serta dalam mendukung anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu MPR dilakukan refocusing dan realokasi sebesar Rp 19,2 miliar. Sehingga outlooknya diperkirakan menjadi Rp 657 miliar.
Dalam APBN Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran MPR RI naik 5,89% dari outlook 2021 yang sebesar Rp 695,7 miliar.
Dijelaskan, anggaran MPR untuk tahun depan direncanakan untuk dua program yakni program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 445,4 miliar. Alokasi ini direncanakan untuk membiayai kegiatan MPR RI dan alat kelengkapannya.
Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp 250,3 miliar. Alokasi ini direncanakan untuk membiayai gaji, tunjangan dan operasional pimpinan MPR RI, honorarium staf khusus pimpinan, tenaga ahli pimpinan dan fraksi/kelompok.
Serta juga diperuntukan untuk publikasi dan peliputan, dan pelaksanaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR RI.
