MPR Beraksi Lagi Serang Sri Mulyani! Kali Ini Ketua Banggar

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali memberikan tanggapan atas klarifikasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait ketidakhadirannya pada beberapa rapat MPR.

Ketua Badan Penganggaran MPR Idris Laena menjelaskan, MPR menerima atas perwakilan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Sri Mulyani pada kehadiran rapat pertama kali, yakni 27 Juli 2021.

"MPR memahami beliau sibuk dan memutuskan wamenkeu, itu gak masalah. Yang terjadi, hasil keputusan rapat bersama wamenkeu, penyesuaian anggaran MPR tidak bisa dilaksanakan," jelas Idris kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Jumat (3/12/2021).

Kemudian MPR mengundang kembali Sri Mulyani untuk kembali membahas adanya penyesuaian anggaran MPR pada rapat berikutnya.

MPR, kata Idris pada dasarnya menyesuaikan waktu dari Sri Mulyani. Namun, hingga hari ini penyesuaian undangan rapat itu tidak kunjung terjadi. "Sampai sekarang tidak pernah terjadi."

Kendati demikian, Idris tidak mengetahui apa alasan dibalik Sri Mulyani untuk menolak adanya penyesuaian anggaran lembaga legislatif negara itu.

Pasalnya, permintaan penyesuaian anggaran yang dilakukan MPR itu, kata Idris adalah penagihan atas janji Sri Mulyani yang pada tahun sebelumnya, untuk kegiatan operasional MPR ditingkatkan.

Idris menjelaskan, MPR memiliki tugas untuk mensosialisasikan Undang-Undang 1945, yang kini diramu menjadi lebih luas menjadi Sosialisasi 4 Pilar. Nah, Sosialisasi 4 Pilar itu, kata Idris biasanya setahun diadakan sebanyak empat kali.

Kemudian, Sri Mulyani pernah menjajikan agar Sosialisasi 4 Pilar itu bisa dilakukan hingga 6 kali dalam setahun. Adapun kata dia, dalam satu kali Sosialisasi 4 Pilar, MPR bersama 711 anggota dan stafnya membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 40 miliar.

Jika kemudian, MPR menginginkan Sosialisasi 4 Pilar MPR dilakukan selama 6 kali dalam setahun, maka MPR membutuhkan anggaran hingga Rp 240 miliar.

"Ibu Menkeu pada rapat sebelumnya berjanji untuk bisa dikembalikan enam kali dalam setahun, tapi gak bisa dilaksanakan dari Kemenkeu, karena belum ada keputusan bersama Kemenkeu," jelas Idris melanjutkan.

Nah mengenai anggaran yang terus turun, Banggar MPR mencatat, sat jumlah pimpinan masih berjumlah 5 orang, anggaran MPR pada 2018 sempat menyetuh hingga Rp 1,8 triliun.

Tentu saat ini dengan adanya penambahan pimpinan hingga 10 orang, anggaran MPR yang hanya berkisar pada kisaran Rp 660 miliar pada 2022, tidak cukup untuk bisa MPR melaksanakan tugas legislatifnya.

Idris mengungkapkan urgensi melakukan Sosialisasi 4 Pilar menjadi 6 kali dalam setahun adalah demi mendapatkan tujuan yang ideal dalam proses sosialisasinya.

"Yang namanya sosialisasi, makin sering tentu semakin baik. Karena lebih banyak menjangkau masyarakat. Tapi telah dirumuskan idealnya cukup 6 kali setahun," jelas Idris.

Berdasarkan catatan MPR, kata Idris pemotongan anggaran MPR sebenarnya sudah turun signifikan sejak 2019, sebelum terjadinya pandemi.

"Anggaran MPR pernah mencapai Rp 1,8 triliun pada 2018. Kemudian pada 2019 setelah pemilu turun hanya sekitar Rp 900 miliar sekian. Padahal pada saat yang sama pemilu, juga melahirkan anggota MPR jumlahnya lebih banyak, yaitu terjadi penambahan 10 pimpinan," jelas Idris.

Anggaran MPR yang turun terus belanjut hingga mencapai Rp 700 miliar paa 2020 sebelum terjadinya Covid-19.

"Anggaran MPR turun menjadi Rp 700 miliar sekian, kemarin 2022 kembali Rp 695,7 miliar dan sekarang sudah ditelpon Kemenkeu anggaran mencapai Rp 660 untuk tahun depan," jelas Idris.

Padahal kata Idris, untuk bisa menjalankan semua tugas dan fungsi MPR, lembaga legislatif ini membutuhkan anggaran hingga Rp 1 triliun.

"Minimal Rp 1 triliun untuk bisa memenuhi operasional MPR. Pada 2022 malah Rp 660 miliar. Artinya berkurang banyak dibandingkan pernah mencapai R 1,8 triliun," jelas Idris.

Baca: Begini Kronologi Omicron Masuk ke Malaysia

Halaman Selanjutnya >>> Anggaran MPR Versi Sri Mulyani

Pages

Next