Stafsus Sri Mulyani Buka Suara Soal Tudingan MPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara pasca protes yang dilayangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perihal alokasi anggaran belanja lembaga legislatif yang terus menurun dan kurang responsifnya Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Yustinus Prastowo, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis menjelaskan ketidakhadiran Menkeu di beberapa pertemuan. Rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan.

Selanjutnya tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda.

Sementara itu, mengenai anggaran MPR, Yustinus menjelaskan pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi, dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T, akselerasi vaksinasi Rp 47,6 T, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).