Sri Mulyani: Dana Penanganan Covid-19 Banyak Tak Terpakai

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia yang sepenuhnya tidak dipakai, baik di pemerintah pusat dan daerah.

"Kami memberikan penguatan dan bantuan, sehingga dinas-dinas mempunyai kemampuan untuk melaksanakan atau mengeksekusi pada 2021 untuk penanganan Covid-19," jelas Sri Mulyani saat melakukan konferensi pers di Jayapura, Jumat (26/11/2021).

Padahal, kata Sri Mulyani belanja kesehatan juga sudah dialokasikan melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), baik itu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Jadi banyak anggaran penanganan covid, ternyata gak seluruhnya ini bisa dipakai. Kita lihat 8% dari DAU dan DBH harusnya dipakai untuk penanganan covid. Ternyata gak semua daerah siap untuk menggunakannya," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Seperti diketahui, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) hingga 19 November 2021 baru mencapai Rp 495,77 triliun atau baru terealisasi 66,6% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 744,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial merupakan yang terbesar mencapai Rp 140,50 triliun. Jumlah itu setara dengan 75,5% dari pagu anggaran yang mencapai Rp 186,64 triliun.

Realisasi anggaran terbesar selanjutnya berasal dari program kesehatan sejumlah Rp 135,53 triliun. Angka itu setara dengan 63% dari pagu anggaran yang mencapai Rp 214,96 triliun.

Kemudian, realisasi anggaran untuk program dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 81,83 triliun. Nilainya setara dengan 50,4% dari pagu anggaran Rp 162,40 triliun.

Lalu, realisasi anggaran untuk program prioritas tercatat sebesar Rp 75,44 triliun atau setara 64% dari pagu anggaran Rp 117,94 triliun. Sementara, realisasi anggaran untuk insentif usaha sebesar Rp 62,47 triliun atau 99,4% dari pagu anggaran Rp 62,83 triliun.

Sementara dana kesehatan yang sudah di earmark melalui TKDD, dari pagu anggaran sebesar Rp 54,85 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 32,1 triliun atau baru mencapai 58,51% hingga 19 November 2021.

Secara rinci, penyerapan belanja kesehatan dan prioritas lain untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari earmarking DAU/DBH secara nasional baru terealisasi Rp 19,23 triliun atau baru mencapai 48,2% dari pagu Rp 39,9 triliun.

Sebanyak 43 daerah atau 7,93% realisasinya di bawah 15% dari anggaran dan hanya 195 daerah yang telah merealisasikan anggaran untuk bidang kesehatan di atas 50%.

Sri Mulyani meminta untuk pihak-pihak terkait melakukan evaluasi, agar APBD bisa diserap dengan optimal. Karena jika seperti ini terus, upaya pemulihan ekonomi tidak akan bisa berjalan secara merata di seluruh wilayah tanah air.

Meskipun tahun 2021 hanya tinggal sebulan lagi, tetapi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata optimistis belanja program PEN dapat terealisasi sekitar 91-95% hingga akhir tahun.

"Belanja ini akan terus bergerak untuk membayar klaim rumah sakit hingga vaksinasi di bulan November dan Desember," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (25/11/2021).

Baca: 'Kiamat' Uang Kertas di Depan Mata, Sudah 'Sakratul Maut' Nih

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemenko Perekonomian: Tak Ada Tambahan Belanja