Jakarta, CNBC Indonesia - Birokrasi yang efektif dan efisien harus melibatkan teknologi di dalamnya. Bahkan untuk posisi admin, seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.
Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi tebesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.
Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.
Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang.
"Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak Tahun 2016," tulis buku tersebut.
 Foto: Statistik PNS (dok BKN) Statistik PNS (dok BKN) |
Secara rinci, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017.
Lalu di 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang.
Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4.081.824 orang yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).
Ratu, seorang PNS di sebuah kementerian berpandangan, kementerian/lembaga negara masih membutuhkan tenaga manusia.
Di tengah masih banyak minat masyarakat untuk menjadi PNS, menurut Ratu, sebaiknya otoritas tidak sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia dengan robot.
"Indonesia masih kurang sama sumber daya manusia (SDM), gimana nanti diganti dengan teknologi. Makin berkurang dong SDM-nya, gimana orang-orang yang ingin jadi PNS?" tuturnya.
Melalui teknologi, Ratu membantu dirinya dalam menyelesaikan pekerjaanya. Namun, di sendiri khawatir jika benar pekerjaan PNS digantikan oleh robot. Ia berharap agar tidak semua pekerjaan yang dikerjakan PNS ini digantikan oleh robot.
"Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, tapi teknologi itu sendiri kan buatan manusia. Secara logikanya gitu," tuturnya saat diwawancarai.
Ketakutan yang sama juga diakui oleh Dita, seorang PNS di salah satu kementerian/lembaga. Menurut Dita pekerjaan PNS tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh robot. Pasalnya intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding.
"Artificial Intelligence tidak akan bisa menggantikan intelligent manusia itu sendiri. Jadi, seharusnya tetap membutuhkan manusia dalam beberapa bidang. Kalau secara keseluruhan (digantikan robot), kayaknya enggak (bisa) deh," tutur Dita.
Dita punya kecemasan yang sama dengan Ratu. Kendati demikian, dia takut komitmen Jokowi untuk menggantikan PNS dengan tenaga robot benar-benar terjadi.
"Takut. Aku melihatnya yang di restaurant Jepang dan China yang sudah menggunakan teknologi 100% dari robot, itu aja sudah deg-degan duluan. Hah, seriously kita gak akan dipakai lagi, ke depannya kita gimana?," tuturnya.
Adapun menurut Daffa, seorang pekerja honorer di Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, Presiden Joko Widodo harus berpikir dengan matang jika ingin menggantikan pekerjaan PNS dengan robot.
Jika benar pekerjaan PNS digantikan robot, lantas PSN yang bekerja sekarang ini, akan bekerja sebagai apa. Meskipun memang teknologi akan membuat efisien kinerja PNS.
"Mungkin nanti Pak Presiden harus melihat, PNS ini harus dikemanakan. Karena dari dulu PNS sudah menjadi mata pencaharian yang sangat banyak bagi kalangan orang banyak. Kalau digantikan oleh robot, itu harus diperhatikan. Akan dikemanakan jutaan PNS itu," jelas Daffa.
Daffa sendiri merasa khawatir jika pekerjaan di kementerian/lembaga negara digantikan dengan robot artificial intelligence.
"Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, ya jangan semuanya tergantung dengan teknologi. Mungkin ada beberapa yang dibuat oleh manusia dan beberapa pake teknologi. Jadi gak full teknologi gitu," tutur Daffa lagi.
Senada dari yang lainnya, Andhika seorang PNS di Pemprov DKI Jakarta, berpandangan meskipun teknologi bisa menggantikan manusia, namun sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi tulang punggung untuk kemajuan bangsa.
Andhika sepakat apabila ada sebagian pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS digantikan robot, namun mayoritas pekerjaan masih harus dikerjakan oleh manusia. Terlebih PNS juga masih dibutuhkan oleh masyarakat.
"Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mungkin bisa (digantikan robot) ke depannya. Tapi, kembali lagi karena PNS juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya
Menurut dia, otoritas bisa memulai dengan membuat peta jalan atau roadmap, bagaimana seharusnya PNS dengan kinerja manusia bisa optimal.
"Sebenarnya bagi ASN dimanapun berada jika kita mampu compete, advance dengan teknologi, saya kira gak ada masalah. Yang jadi masalah dari masing-masing ASN tidak ada keinginan untuk belajar," ujarnya.
"Karena mau tidak mau, kita sebagai ASN harus beradaptasi, kalau saya pribadi tidak ada masalah (jika pekerjaan ASN digantikan robot).
