PDIP 'Sentil' Menteri Ekonomi Jokowi

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

10 November 2021 11:10

Foto: Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik semakin hangat beberapa waktu belakangan ini. Bursa capres-cawapres untuk pun mulai menggema. Hal ini juga dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan para menterinya untuk menaikkan elektabilitas menuju Pemilu 2024.

Kendati demikian, Ketua DPP PDIP, yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah buka suara terkait keterlibatan menteri ekonomi yang mulai berani untuk menarik perhatian masyarakat.

Said menjelaskan, menteri bidang ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini memiliki tanggung jawab yang besar. Akibat pandemi Covid-19 jumlah rakyat miskin di Indonesia meningkat. Pada Maret 2020 masyarakat miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, naik menjadi 12,17 juta pada Maret 2021.

Data pengangguran, kata Said juga meningkat menjadi 9,1 juta orang per Agustus 2021, naik dibandingkan data per Februari 2021 yang mencapai 6,93 juta. Namun jika dibandingkan Agustus 2020 turun sekitar 670.000 orang atau mencapai 9,77 juta orang.

"Pertumbuhan ekonomi kita juga belum berjalan normal seperti era sebelum pandemi Covid-19, berkisar 5%. Tiga kuartal pada sepanjang 2021 angka pertumbuhan ekonomi kita masih di level 3,24%, meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2020," jelas Said kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/11/2021).

Selain data-data ekonomi makro yang tidak membahagiakan karena pademi, Said juga menyoroti kinerja perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN kita terjebak utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, PLN, dan lain-lain. Ini semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian," ujarnya.

Menurut Said seharusnya para menteri ekonomi tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal lainnya. "Apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024."

Said menegaskan, sejak awal dilantik dan diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya adalah menyukseskan program-program presiden. Tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden.

"Jadi aneh bila ada menteri menebar video dan fotonya di layar ATM bank-bank pemerintah (Himbara). Jadi kalau konsisten dengan tagline berakhlak, lebih baik mundur, jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

"Pemimpin itu satunya kata dan perbuatan, jika belum jadi pemimpin saja sudah berbeda kata dan perbuatan, bagaimana kelak bila jadi pemimpin," kata Said melanjutkan.