Pengamat BUMN Soal Urgensi Proyek Kereta Cepat Pakai APBN

Jakarta, CNBC Indonesia- Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diizinkan untuk mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kondisi pandemi yang mendorong pembengkakan biaya hingga Rp 27 Triliun menjadi salah satu pertimbangaanya.

Pengamat BUMN UI, Toto Pranoto menilai langkah ini diambil pemerintah guna memastikan berlanjutnya proyek kereta cepat yang terhambat pandemi, namun harus dipastikan penggunaan APBN harus optimal dan tidak menjadi beban bagi negara dikemudian hari.

Seperti apa pengamat melihat urgensi penggunaan APBN di proyek kereta cepat? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto di Profit,CNBC Indonesia (Selasa, 12/10/2021)