46 Negara Mau Keluar dari Batu Bara, Tapi Sang Raksasa Ogah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Setidaknya 77 institusi, termasuk 46 negara berkomitmen untuk keluar dari bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, termasuk juga menghentikan pembangunan pembangkit listrik baru ke depannya.

Hal tersebut disepakati dalam Konferensi Perubahan Iklim the Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Kamis (04/11/2021).

Mengutip Reuters, Jumat (05/11/2021), Presiden the COP26 Summit Alok Sharma mengatakan, dari 46 negara tersebut, setidaknya ada 23 negara yang baru kali pertama membuat komitmennya untuk keluar dari bisnis PLTU. Meski ini bukan perjanjian yang mengikat, namun menurutnya ini menunjukkan akhir batu bara menjadi semakin nyata.

Adapun beberapa negara yang termasuk dalam kesepakatan tersebut antara lain Indonesia, Polandia, dan Vietnam.

"Hari ini saya kira kita dapat mengatakan akhir dari batu bara sudah di depan mata," kata Sharma dalam konferensi COP26 tersebut.

"Saya kira Anda bisa mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa batu bara bukan lagi Raja," lanjutnya.

Namun sayangnya, kesepakatan itu tidak diikuti oleh sejumlah "raksasa" batu bara, seperti China, India, Australia, dan juga Amerika Serikat, di mana lebih dari separuh PLTU dunia dioperasikan di negara-negara tersebut.

Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, China mengonsumsi 54,3% batu bara dari total konsumsi batu bara di dunia pada 2020, sementara India 11,6%, dan Amerika Serikat 6,1%.

Kesepakatan COP26 setuju untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara secara bertahap pada 2030-an di negara-negara kaya, dan tahun 2040-an untuk negara-negara berkembang/miskin. Mayoritas juga berkomitmen untuk menghindari investasi di pembangkit batu bara baru di dalam dan luar negeri.

Susunan dan komitmen dari negara-negara terus berubah sampai kesepakatan diumumkan. Absennya China, India dan Australia membayangi upaya untuk mendapatkan dukungan global.

Seorang pejabat AS mengatakan rencana Presiden Joe Biden untuk mendekarbonisasi jaringan listrik pada 2035 akan mengurangi ketergantungan pada batu bara, seperti halnya undang-undang tentang infrastruktur dan pengeluaran sosial yang sedang dibahas oleh Kongres.

"Saya pikir kita akan segera menganggarkan biaya yang berpotensi mencapai US$ 800 miliar dalam program energi bersih dan iklim yang benar-benar akan mendorong transformasi di Amerika Serikat, dan itulah yang menjadi fokus kami," kata seorang pejabat senior Departemen Energi AS, seperti dikutip dari Reuters.