Sebenarnya, Kereta Cepat Jakarta Bandung Butuh PMN Enggak Ya?

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

13 October 2021 19:02

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). (Dok: KCIC) — Foto: Infografis/Fakta Terbaru Kereta Cepat China Jkt-Bdg yang Disuntik APBN/Arie Pratama

Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai rencana pemberian PMN untuk proyek tersebut bisa menjadi solusi yang tepat kendati memang bukan yang ideal.

"Ini alternatif yang tidak ideal, namun karena situasi emergency, maka kelihatannya PMN dalam jangka pendek ini bisa menjadi solusi alternatif," kata Toto melalui pesan singkat, Rabu (13/10/2021).

Toto menjelaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung memang menggunakan skema business to business (B to B). Saat ini proyek progres pembangunan proyek sudah lebih dari 70%.

Adapun entitas pemilik proyek ini adalah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) yang terdiri atas konsorsium BUMN dan perusahaan asal negeri Tirai Bambu.

"Lalu ada masalah dari sisi financing proyek, terutama terjadinya cost overrun project. Ini menimbulkan kesulitan karena konsorsium lokal dari BUMN agak kesulitan akibat situasi pandemi," jelasnya.

Mengingat progres pembangunan yang sudah mencapai 70%, menurut Toto, maka perlu dilakukan langkah penyelamatan. Apalagi, situasi duna usaha, termasuk BUMN masih terkena dampak pandemi Covid-19.

Toto mengatakan, hampir semua perusahaan pelat merah mengalami kinerja buruk selama pandemi. Profit konsolidasi BUMN tahun lalu hanya sekitar Rp 30 triliun, berbanding terbalik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 120 triliun.

"Dalam kondisi dunia usaha yang masih terkena dampak pandemi,maka sulit mencari dana talangan yang bersifat B to B," jelasnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) PIter Abdullah berpendapat, peranan kas keuangan negara dalam membiayai proyek tersebut memang akan memberikan beban lebih.

RIsiko keuangan yang timbul dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Namun, berbagai risiko tersebut menjadi harga yang harus dibayar di tengah gencarnya negara dalam membangun infrastruktur.

"Apakah kita menginginkan punya BUMN yang besar dan kuat? PMN Itu adalah penambahan modal. BUMN hanya bisa besar dan kuat apabila memiliki modal yang cukup. Kita sering kontradiktif. Kita selalu minta BUMN bisa besar dan bersaing di global, tapi kita tidak mau keluar modal," tegasnya.