Cuekin Satgas BLBI, Ini Ultimatum Mahfud ke Tommy Soeharto Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) Mahfud MD meminta kepada obligor atau debitur yang tersangkut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyelesaikan utangnya kepada negara.

"Saya ingin tekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata. Karena hubungan antara debitur dan obligor dengan negara adalah hubungan hukum perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracht," kata Mahfud menghimbau usai menyita aset Lipo hari ini, Jumat (27/8/2021).

Artinya hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh MA saat ini sudah dalam proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata dalam kerangka penetapan atau hubungan yang dilakukan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan para obligor dan debitur.

Saat ini aset-aset yang ada kaitannya dengan obiligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI sudah menjadi hak negara untuk ditagih.

"Sekarang sudah jadi hak negara untuk menagih, kita akan berupaya sepenuhnya selesai sebagai hukum perdata atau melalui proses-proses perdata," jelas Mahfud.

Bahkan kata Mahfud jika melalui proses perdata para obligor atau debitur tetap mangkir, negara tak segan-segan untuk menindaklanjutnya dengan hukum pidana.

"Hukum pidana dilanjutkan apabila yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimilik oleh negara, penyerahan dokumen-dokumen yang juga palsu, dan sebagainya. "Itu bisa jadi hukum pidana," ujarnya.

Pilihan Redaksi Tommy Tak Datang Ditagih Utang BLBI Rp 2 T, Hanya Pengacara Satgas 'Ngarep' Tommy Soeharto Lunasi Utang BLBI Rp 2,6 T Tak Kooperatif, Tommy Soeharto 'Disentil' Sri Mulyani

Oleh karena itu, kata Mahfud negara melalui Satgas BLBI saat ini sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Bareskrim Polda, yang akan bersama-sama menyelidiki orang-prang yang terlibat dalam kasus BLBI.

"Kami harap ini bisa selesai sebagai hukum perdata sesuai dengan tenggat yang diberikan Presiden (Joko Widodo) yaitu Desember 2023," jelas Mahfud.

Sebagai informasi, hari ini Jumat (27/8/2021) pemerintah berhasil menyita 49 bidang tanah eks BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi. Tanah itu berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, Karawaci. Salah satu tanah yang disita adalah milik PT Lippo Karawaci Tbk yang luas tanahnya mencapai 25 ha.

Diketahui setidaknya ada 48 obligor dan debitur BLBI yang terlibat skandal dengan nilai Rp 110,45 triliun. Di antaranya adalah Tommy Soeharto yang memiliki utang sebesar Rp 2,6 triliun.

Ketua Satgas BLBI juga telah melayangkan surat pemanggilan melalui media massa nasional kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, untuk diminta datang pada Kamis (26/8/2021) ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Pada hari pemanggilan tersebut, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengatakan Tommy hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam pemanggilan hari ini di kantor DJKN, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Dengan demikian, Tommy sudah tiga kali tidak datang memenuhi panggilan Satgas BLBI.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warning Mahfud: 3 Kali Mangkir, Maling BLBI Bakal Masuk Bui!