Work From Bali Belum Jelas Lagi, Apa Kabarnya Kini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib program work from Bali (WFB) masih terkatung-katung hingga kini. Padahal program WFB sudah menjadi pertimbangan sejak awal tahun 2021.

Pemerintah menargetkan program ini mampu meningkatkan okupansi hotel di Bali yang sudah kritis. Namun, karena pandemi Covid-19 kembali naik pada medio Juli lalu, maka pelaksanaannya menjadi tidak jelas.

"WFB ditunda, kita harapkan segera dimulai lagi karena kemarin sempat kasus meningkat ketika PPKM berlaku, jadi ditunda. Kita harap bisa dimulai lagi. Tanggal pasti kapannya memang belum ada, ketika kasus turun saya kira perlu di-review kembali kapan bisanya," kata Pelaku pariwisata Bali I Nyoman Astama kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/8/21).

Berdasarkan data pemerintah pusat, penurunan kasus sejak 9-23 Agustus di Jawa Bali mencapai 25,72% karenanya, Pelaku pariwisata di Bali siap dengan program dari pemerintah tersebut, utamanya yang jadi perhatian saat ini dari segi protokol kesehatan. Apalagi, saat ini WFB sudah berlangsung, utamanya bagi pegawai swasta.

Pilihan Redaksi Ada Fenomena Orang Jadi Pedagang Dadakan Saat Pandemi

"Kalau dilihat sekarang dari tamu yang terjebak di Bali nggak bisa pulang, sebenarnya mereka sudah WFB. Utamanya pekerja yang berbasis digital. Saya yakin wisatawan ini 50% di antaranya pasti kerja dari Bali, kalau nggak ya nggak mungkin karena kebutuhan hidup perlu, dan ini cikal bakal sebagai trigger (WFB Pemerintah)," sebut Astama yang juga Co-Founder and Director of Operations STANAGIRI Management International.

Semula, program ini bakal melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Investasi.

Namun, karena hingga kini program tersebut belum jelas, maka diperlukan bantuan dalam bentuk lain. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki 'hutang janji' kepada pelaku pariwisata di Bali, selain WFB ada juga rencana Rp 9,9 triliun pinjaman lunak. Namun, hingga kini belum juga cair.

"Kita sangat berharap itu bisa diterima pengusaha Bali, tapi kita bisa pahami pengeluaran penyaluran PEN ada dasarnya. Misal dari kemampuan untuk kembalikan pembayaran. Kalau didasarkan atas kemampuan bayar akan sulit karena apa yang akan dibayar pariwisata tamunya nggak ada. Harus tetap diberikan, cuma pembayaran diberi jeda waktu jadi misal 6 bulan nggak bayar atau lebih melihat situasi," sebut Astama.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Suruh PNS Kerja Dari Bali: Semuanya Dibayarin Negara!