Pak Luhut, Ini Kata Pengusaha Soal Work From Bali
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
24 May 2021 16:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha perhotelan menilai program bekerja dari Bali atau Work From Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum efektif mengangkat perekonomian. Selain hanya terfokus di Bali saja, juga soal multiplier effect terhadap kebijakan tersebut belum tentu efektif.
Saat ini baru 16 hotel yang berada di kawasan The Nusa Dua di bawah koordinator, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola, yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai penyedia akomodasi untuk program WFB pada Juli nanti.
Ada tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang diminta untuk menerapkan program ini, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kementerian Investasi.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, mengatakan dari program WFB hanya memberi manfaat kepada hotel yang bekerja sama. Sementara banyak hotel-hotel lain yang tidak menerima manfaatnya, termasuk di Bali.
"Kalau ditanya program itu ada manfaatnya, tapi apa efektif? belum tentu, kita bicara saat ini demand hotel. itu hanya segelintir hotel yang digunakan dibanding total kamar hotel," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (24/5/2021).
"Apa ASN yang menginap di Bali itu akan melakukan pergerakan? Sementara demand sektor pariwisata ada jika ada pergerakan, ini juga yang akan menggerakkan sektor turunannya," katanya.
Yusran menjelaskan saat ini yang menjadi masalah pergerakan masyarakat yang masih ditekan. Sehingga demand dari kamar hotel di Bali masih sangat minim. Dari total 170 ribu kamar yang tersedia di Bali hanya terisi 10% atau sekitar 17 ribu kamar. Menurutnya pelonggaran aturan lebih efektif untuk menumbuhkan demand dari ketimbang membiayai ASN bekerja dari Bali.
Ia menilai biaya akomodasi untuk ASN yang bekerja di Bali akan besar. Sehingga lebih baik anggaran itu untuk menciptakan program lain yang bisa dirasakan untuk perhotelan yang lebih luas, seperti subsidi okupansi.
"Lebih baik subsidi okupansi, sehingga semua industri bisa mendapatkan manfaat, sekarang yang dapat hanya hotel di Nusa Dua itu. Yang lain gimana? Hotel industry sudah hampir mati semua, setengah mati juga ada. Tapi gimana bisa membantu mereka dari stimulus bukan program (WFB) itu," jelasnya.
"Misalnya kalo memang ada anggarannya bisa alokasi ke subsidi okupansi misal potong dari anggaran DIPA masing-masing kementerian/lembaga membantu subsidi pelaku usaha disana," katanya.
Pendampingan dari pemerintah untuk menggerakkan sektor ekonomi di masa pandemi ini masih dibutuhkan pelaku usaha untuk bertahan. Banyak hotel yang tutup hingga dijual dari berbagai kelas. Tidak hanya hotel kecil, hotel besar juga banyak yang tutup.
"Kami belum ada data hotel yang tutup berapa, tapi rata-rata yang dijual saat ini itu sudah tutup semua. Sampai banyak di jual pada market place. (..) justru yang berat itu hotel besar , cost operational mereka sangat mahal," jelasnya.
Dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini juga belum terasa bagi pelaku usaha. Saat ini menurut Maulana kemungkinan masih dalam pengajuan pada program PEN 2021.
Pemerintah juga sedang fokus mendorong pemberian permodalan dari sektor perbankan. Maulana berpandangan ini juga tidak efektif melihat sektor perhotelan sangat beresiko prospeknya. Sehingga sulit dari hotel mendapat pinjaman baru dari Bank untuk membiayai operasinya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Suruh PNS Kerja Dari Bali: Semuanya Dibayarin Negara!
Most Popular