
Ini Rincian Dana Rp 885 T untuk Covid-19, Kamu Dapat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) sejak tahun lalu hingga Juli 2021 sudah mencapai Rp 885,28 triliun.
Anggaran tersebut realisasi dari anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp 579,78 triliun dan realisasi anggaran PC PEN sampai dengan Juli 2021 yang sudah mencapai Rp 305,5 triliun.
Realisasi anggaran PC PEN 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun tersebut setara dengan 83,4% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun. Anggarannya ditunjukkan untuk enam kelompok program.
Keenam program tersebut adalah program kesehatan, perlindungan sosial, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, insentif usaha. Serta stimulus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi.
Rincian anggaran PC PEN 2020 terdiri dari, program kesehatan sebesar Rp 63,51 triliun, perlindungan sosial Rp 220,39 triliun. Kemudian, sektoral k/l dan pemerintah daerah (pemda) Rp 66,59 triliun, dukungan UMKM Rp 112,44 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,73 triliun, dan insentif usaha Rp 56,12 triliun.
Sementara, sampai dengan 30 Juli 2021, realisasinya sudah mencapai Rp 305,50 triliun atau setara dengan 41,02% dari pagu anggaran PC PEN tahun ini yang sebesar Rp 744,75 triliun.
Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini terkait penamaan program sedikit berbeda, meskipun secara substansi tidak jauh berbeda. Pemerintah mengelompokkan menjadi lima program yang lebih spesifik.
Lima program yang disasar pemerintah di antaranya program kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.
Pertama, program kesehatan, sudah terealisasi Rp 65,56 triliun atau 30,5% dari pagu yang sebesar Rp 214,95 triliun. Dengan rincian manfaat yakni untuk diagnostic untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan untuk 377.730 pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta obat dan APD.
Di dalam program kesehatan juga sudah direalisasikan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin dan bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN bea masuk vaksin.
Kedua, program perlindungan sosial (perlinsos) sudah terealisasi Rp 91,84 triliun atau setara 49,2% dari pagu yang sebesar Rp 186,64 triliun.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, anggaran pada program perlinsos telah disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Juga disalurkan melalui program Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM, BLT Desa untuk 4,81 juta KPM.
Pada program perlinsos juga disalurkan melalui program Kartu Prakerja untuk 2,82 juta orang dan bantuan kuota internet untuk 34,41 juta peserta dan tenaga didik. Serta subsidi listrik yang diberikan kepada 32,6 juta penerima.
Ketiga, program dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan korporasi telah tersalurkan Rp 52,43 triliun atau 32,3% dari pagu Rp 162,40 triliun.
Program ini diberikan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM) sebanyak 10,48 juta usaha, subsidi bunga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk 3,8 juta debitur, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk 1,82 juta UMKM, dan IJP Korporasi telah memberikan manfaat untuk 18 korporasi.
Adapun penempatan dana kepada bank dengan total penyaluran kredit sejak tahun 2020 mencapai Rp 406,64 triliun yang disalurkan kepada 5,26 juta debitur.
Keempat, program prioritas. Telah terealisasi sebesar Rp 47,32 triliun atau 40,1% dari pagu Rp 117,94 triliun. Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk program padat karya kementerian/lembaga (K/L) yakni kepada 863.210 tenaga kerja.
Kemudian pariwisata mencakup KSPN, ekowisata serta pelatihan SDM. Anggaran tersebut juga untuk ketahanan pangan , ICT dan kawasan industri.
Kelima, program insentif usaha pemerintah, dimana telah terealisasi anggaran sebesar Rp 48,35 triliun atau 77% dari pagu Rp 61,83 triliun. Program insentif usaha untuk PPh 21 DTP telah dimanfaatkan oleh 90.817 pemberi kerja, kemudian PPh final UMKM DTP untuk 129.215 UMKM.
Selain itu, telah terealisasi untuk pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.990 wajib pajak (WP), pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69,662 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.564 WP, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP properti untuk 709 penjual dan PPN mobil untuk 6 penjual.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Sudah Habiskan Rp 885 Triliun, Covid Tak Juga Selesai!