Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pak Jokowi Jadi Longgarkan PPKM?

Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia

25 July 2021 13:53

Foto: Presiden Jokowi Saat Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah Se Indonesia Tahun 2021, 19 Juli 2021. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 apakah akan dilonggarkan atau diperpanjang lagi masih belum ada pengumuman resmi dari pemerintah hingga Minggu (25/7/2021) siang.

Sebelumnya, kemungkinan PPKM Level 3 dan 4 dilonggarkan diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu, jika tren kasus (Covid-19) terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Namun kabar terbaru pengumuman soal PPKM akan segera dilakukan siang atau sore ini sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Alia Karenina kepada CNBC Indonesia.

Baca:

PPKM Luar Jawa-Bali hingga 8 Agustus? Pengumuman Siang Ini

Dari sisi data, tren penambahan kasus penyakit akibat virus corona (Covid-19) memang menunjukkan tren menurun, tetapi dalam 3 hari terakhir kembali menanjak, bahkan nyaris mencapai 50.000 kasus per hari.

Sabtu (24/7/2021) kemarin, penambahan kasus Covid-19 dilaporkan sebanyak 45.416 kasus, sementara dua hari sebelumnya masing-masing lebih dari 49.000 kasus. Padahal, pada Rabu lalu penambahan kasus tercatat sebanyak 33.772, terendah sejak 6 Juli.

Meski demikian, dalam 7 hari terakhir rata-rata penambahan kasus per hari sebanyak 42.153 orang, turun dibandingkan 7 hari sebelumnya sebanyak 48.768 orang per hari. Data tersebut tentunya menjadi kabar baik, tetapi patut diwaspadai tren kenaikan dalam 3 hari terakhir.

Foto: Datawrapper

Selain itu, jumlah kasus aktif juga masih berada di rekor tertinggi juga layak menjadi pertimbangan pelonggaran PPKM. Berdasarkan data dari Worldometer, jumlah kasus aktif hingga 24 Juli kemarin mencapai 574.135 orang, tertinggi sepanjang pandemi melanda Indonesia. Peningkatan kasus aktif tersebut tentunya menambah beban pelayanan kesehatan.

Selama penerapan PPKM Level 3 dan 4 atau yang sebelumnya disebut PPKM Mikro Darurat, penambahan kasus aktif sempat melanda, sebelum kembali meningkat tajam 3 hari terakhir. Secara global, kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini menjadi yang terbanyak ke-4 di dunia, di bawah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Brasil.

Meski demikian, kabar baiknya datang dari bed occupancy ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur harian di tingkat nasional juga konsisten mengalami penurunan selama 7 hari terakhir (hingga 21 Juli), dari 76,26% menjadi 72,82%, yang tersebut diungkapkan Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito Kamis lalu.

Sementara itu, untuk wilayah DKI Jakarta yang masih menjadi penyumbang kasus terbanyak juga mengalami penurunan signifikan. Saat ini, persentase BOR di Jakarta dilaporkan sebanyak 77%, turun dari sebelum PPKM Level 4 diterapkan yang lebih dari 90%.

"Ada penurunan cukup baik, mudah-mudahan ini pertanda baik dan keberhasilan PPKM" kata Ahmad Riza Patria usai meninjau RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (24/7/2021).

HALAMAN SELANJUTNYA >>> WHO Minta Indonesia Ketatkan PPKM

Baca:

Efikasi Vaksin Pfizer vs Delta Negara Ini cuma 39%, kok Bisa?

Rata-rata penambahan kasus Covid-19 dalam 7 hari terakhir memang menurun, begitu juga BOR (bed occupancy ratio) yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta Indonesia untuk tidak melakukan pelonggaran, bahkan menyarankan pengetatan. Alasannya, tingkat penularan yang sangat tinggi.

"Ini menunjukkan pentingnya penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial ketat, terutama pembatasan pergerakan, di seluruh negeri," ujar lembaga itu, sebagaimana dimuat Reuters, Kamis (22/7/2021).

Dari data mingguan terbaru WHO, tercatat 3,4 juta kasus baru dilaporkan antara 12 hingga 18 Juli. Indonesia menduduki peringkat puncak dalam daftar dengan infeksi baru terbanyak selama periode itu yakni 350.273 kasus atau naik 44% dari minggu sebelumnya.

Indonesia, kini disebut sebagai episentrum kasus Covid-19 di Asia, menggantikan India, bahkan ada yang menyebut episentrum dunia. Oleh karena itu, PPKM yang lebih ketat dikatakan diperlukan guna meredam penyebaran Covid-19.

Baca:

Klaim Anies: IGD DKI Berkurang, Positivity Rate Melandai!

Meski demikian, Prof. Wiku mengatakan kebijakan PPKM yang dijalankan dari awal bulan ini telah menunjukkan hasilnya. Misalnya terdapat penurunan mobilitas masyarakat serta kasus harian yang mulai turun di dalam negeri.

"Saat ini penerapan PPKM Darurat secara bertahap sudah menunjukkan hasilnya dan salah satunya adalah penurunan mobilitas dan penurunan kasus harian," kata Wiku dalam Keterangan Pers Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, dikutip dari kanal YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (20/7/2021).

Sepanjang PPKM Level 3 dan 4 diterapkan, tingkat mobilitas masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Apple Mobility Index, rata-rata indeks pergerakan masyarakat Indonesia dengan mengemudi selama penerapan PPKM Level 3 dan 4 (3-23 Juli) adalah 79,95. Angka tersebut urun jauh ketimbang rata-rata 20 hari sebelum PPKM diterapkan sebesar 104,80.

Foto: Datawrapper

Indeks di atas 100 menunjukkan mobilitas berada di atas kondisi normal sebelum pandemi. Artinya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejalan dengan peningkatan mobilitas warganya. Sebelum penerapan PPKM Level 3 dan 4, mobilitas warganya sudah di atas 100, normal seperti sebelum pandemi, bahkan mencapai 161 pada 5 Juni lalu, dan pada akhirnya kasus Covid-19 pun meledak.

Oleh karena itu, dengan kasus Covid-19 yang masih tinggi, pelonggaran PPKM Level 3 & 4 tentunya membawa risiko peniingkatan mobilitas masyarakat dan kembali naiknya kasus Covid-19. Oleh karena itu, jika PPKM dilonggarkan, peran seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan diperlukan agar tidak terjadi lonjakan kasus.

"Jika protokol kesehatan diterapkan sempurna dan aktivitas beresiko dapat diminimalisir dengan baik, maka peluang penularan tentunya akan semakin rendah," jelasnya Prof. Wiku.

TIM RISET CNBC INDONESIA