Corona Menggila, Amankah Utang dan APBN Indonesia?

Seberapa aman kondisi urang dan defisit Indonesia? Well, meski Moody's memberikan wanti-wanti tetapi posisi Indonesia dinilai masih lebih baik dibandingkan negara-negara yang sekelompok (peers).

"Rasio urang terhadap PDB naik menjadi 39% pada 2020. Rasio ini akan terus naik menjadi lebih dari 45% pada 2023. Meski demikian, ini masih di bawah median kelompok negara dengan peringkat Baa yaitu 62%," sebut Moody's dalam keterangan tertulis.

Baca: Utang RI Dapat Outlook Negatif dari S&P, Ini Respons Kemenkeu

Selain itu, ketergantungan terhadap investor asing dalam pembiayaan anggaran juga semakin berkurang. Per 16 Juli 2021, kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) adalah Rp 966 triliun atau 22,81%. Pada 2018, jumlahnya pernah mencapai 40%.

Kepemilikan SBN oleh investor asing yang terlalu tinggi bisa membuat Indonesia terekspos oleh risiko. Ketika pasar keuangan bergejolak, investor asing cenderung melepas kepemilikan di aset-aset negara berkembang, termasuk SBN. Kalau kepemilikan asing masih sangat tinggi, maka pasar SBN akan ikut gonjang-ganjing.

Namun kini dengan porsi investor asing yang semakin berkurang, risiko itu juga ikut mengecil. Inilah yang menyebabkan pasar SBN tetap tangguh meski berbagai sentimen negatif melanda pasar keuangan dunia.

Kemudian, risiko utang juga bisa ditekan karena pemerintah bisa memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penggunaan SAL akan mengurangi kebutuhan penarikan utang baru.

SAL 2020 yang bisa dipakai untuk 2021 adalah Rp 186,67 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 15,8 triliun sudah dialokasikan dalam UU APBN 2021. Nantinya SAL akan dipakai lagi sebanyak Rp 150,8 triliun.

"Tambahan penggunaan SAL untuk mengurangi utang mencapai Rp 150,8 triliun. SAL itu untuk mengurangi utang dan menambah realokasi belanja," sebut Sri Mulyani.

Baca: Mantap! Pengeluaran Nambah, Pemerintah Malah Kurangi Utang

Plus, seperti yang disebutkan sebelumnya, tekanan terhadap utang dan defisit bisa berkurang ketika penerimaan negara membaik. Sejak Februari 2021, penerimaan negara sudah tumbuh positif setelah sembilan bulan beruntun mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif).

"Kebijakan fiskal yang kami lakukan tergantung dari upaya mengendalikan pandemi. Fokus kami adalah strategi preventif dan kuratif. Preventif seperti dengan percepatan vaksinasi, dan kuratif dengan penyembuhan dan itu telah. Menujukkan hasl di mana terjadi penurunan kasus dalam beberapa hari terakhir.

"Pemerintah berharap dengan tekendalinya Covid-19 maka ekonomi akan pulih. Pemerintah akan mendorong konsolidasi fiskal," papar Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aji/aji)

Pages

Show All