Ada Usulan Dana PEN Tambah Rp 225 T, Uangnya Dari Mana?
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyebaran virus Corona di Indonesia semakin menggila. Angka penambahan kasus positif terus melonjak sejak bulan lalu.
Tingginya angka penyebaran ini membuat pemerintah mengambil keputusan untuk kembali melakukan pengetatan mobilitas melalui PPKM darurat. Pengetatan tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat karena diharuskan kembali berada di rumah.
Oleh karenanya, dukungan dan bantuan dari pemerintah sangat diperlukan. Dukungan bantuan sosial dari pemerintah pada tahun lalu dan hingga semester I-2021 pun kembali diperpanjang, sehingga membutuhkan anggaran lebih.
Setidaknya, untuk penanganan pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan ekonomi, saat ini ada usulan anggaran tambahan sebesar Rp 225 triliun. Jumlah ini akan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini anggarannya tercatat sebesar Rp 699,43 triliun.
"Untuk PPKM darurat ada usulan tambahan (anggaran) yang besarnya Rp 225,4 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual.
Lalu dari manakah uangnya?
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sejak awal Kementerian Keuangan sangat siap dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan anggaran ini dilakukan melalui refocusing berbagai anggaran terutama di Kementerian/Lembaga (K/L).
Beberapa penghematan anggaran yang telah dilakukan melalui K/L adalah mengurangi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS sejak tahun lalu. Kemudian menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ada di kas negara serta berbagai dana cadangan lainnya.
"Relokasi, refocussing, dan reprioritisasi terus dilakukan. Dalam masa pandemi, prioritas menjadi sangat penting untuk terus kita kalibrasi. Saat ini dengan adanya peningkatan kasus, maka beberapa program menjadi prioritas tinggi," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/7/2021).
Selain itu, Suahasil memastikan bahwa APBN akan bekerja dengan fleksibel untuk membiayai berbagai program tambahan yang diberikan dalam rangka PPKM ini. Sebab, kebutuhan anggaran masih bisa terus berkembang.
"Ada beberapa usulan (anggaran) yang masih bergerak-gerak. Yang ingin disampaikan adalah APBN itu fleksibel, dan merespons kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat," tegasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Ada Tambahan Utang, Duit APBN Masih Cukup Tangani Covid!
