Covid Belum Tuntas di 2022? Sri Mulyani Siapkan 'Jurus' Jitu

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 November 2021 10:12
Infografis/ Dukungan APBN untuk PPKM Darurat Dan Penanganan Kesehatan/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengambil ancang-ancang, menyiapkan 'jurus jitu' untuk perekonomian tanah air, jika pandemi Covid-19 tidak juga mereda.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemulihan ekonomi mulai dirasakan sesudah posisi terburuk karena virus corona varian Delta pada Juli-Agustus 2021.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pada saat varian kasus Covid-19 memuncak dengan varian delta, aktivitas ekonomi kembali diketatkan dan membuat pertumbuhan ekonomi turun drastis, dari 7,07% (year on year/yoy) pada Kuartal II-2021 menjadi 3,51% (yoy) pada Kuartal III-2021.

Pada Kuartal IV-2021, Sri Mulyani mengungkapkan akan kembali terjadi akselerasi. Bahkan dalam jangka menengah dan panjang, pertumbuhan ekonomi bisa kembali mencapai level 5% hingga 6%.

Tahun 2022 hingga 2025, strategi pertumbuhan ekonomi yang akan ditempuh pemerintah adalah hidup bersama endemi atau living with endemic.

Hal tersebut dipresentasikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2021, Selasa (23/11/2021).

"Strategi ke depan (2022-2025) tentu harus siap hidup dengan endemi covid ini dan menggunakan momentum krisis untuk reformasi dan memperkuat pondasi ekonomi kita," tuturnya.

"Sehingga kita makin mampu menghadapi berbagai guncangan, bukan hanya Covid-19, tapi ada climate change dan dinamika global yang tidak semakin mudah," tuturnya lagi.

Selain hidup bersama endemi Covid-19 di tahun depan hingga 2025, strategi lainnya yang akan ditempuh pemerintah diantaranya reformasi program perlindungan sosial (termasuk perbaikan basis data yang akurat), pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur digital dan konektivitas).

Strategi lainnya yang juga akan ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2022-2025, yaitu pemanfaatan dinamika geopolitik dan perubahan peta perdagangan dunia, serta penguatan reformasi struktural mendorong produktivitas dan daya saing investasi.

Sri Mulyani juga merinci bukti bahwa ekonomi tengah mengalami perbaikan. Misalnya, dibandingkan Oktober tahun lalu, pendapatan negara anjlok atau -15,3% dari sisi pajak, yang hanya mencapai Rp 826,9 triliun. Kemudian Oktober 2022 penerimaan pajak sudah naik ke angka Rp 953,6 triliun atau naik 15,3%.

"Ini merupakan rebound recovery yang sangat kuat. Kalau kita di bea dan cukai tidak mengalami kontraksi," tuturnya.

Dari sisi bea cukai, negara berhasil mengumpulkan Rp 205,8 triliun atau tumbuh 25,5% dibandingkan Oktober 2020, yang hanya mencapai Rp 164 triliun.

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sampai dengan Oktober 2021 berhasil terkumpul sebanyak Rp 349,2 triliun atau tumbuh di atas 25% dari Oktober 2020 yang hanya mencapai Rp 278 triliun.

Kemudian, dari sisi belanja negara disebut masih relatif tidak mengalami kenaikan signifikan. Belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp 2.059 triliun, periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2.041 triliun.

"Jadi kalau kita lihat 2021 pendapatan negara cerita mengenai pemulihan ekonomi recovery dan rebound. Namun pekerjaan belum selesai, kita masih sedang dalam pemulihan ekonomi," tuturnya.

Anggaran PC PEN untuk 2022 yang sebesar Rp 414 triliun tersebut turun 44,41% dari anggaran PEN yang tercatat sebesar Rp 744,77 triliun.

"Untuk tahun 2022 tetap melakukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Rp 414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan, fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.

Adapun dalam anggaran bidang kesehatan Rp 117,9 triliun akan memiliki beberapa cakupan pemanfaatan yakni testing, tracing dan treatment, perawatan pasien covid-19 dengan cost sharing dari BPJS.

Kemudian, obat covid-19, insentif nakes pusat dan daerah, vaksinasi, pengadaan vaksin pemerintah dan vaksin mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah dan antisipasi kesehatan lainnya.

Selanjutnya, untuk perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan Covid-19 dan meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.

Terakhir yakni pos penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 141,4 triliun terdiri atas program kegiatan terkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.

Anggaran PC PEN untuk tahun 2022, kata Sri Mulyani sebagai antisipasi dalam menghadapi perekonomian yang belum pasti karena pandemi Covid-19.

"Kita tetap berharap yang baik-baik, tetapi tetap harus bersiap kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, vaksinasi masih akan penting, testing, tracing dan treatment penting. Tahun ini belanja paling besar untuk membayar pasien di RS yang mencapai hampir mendekati Rp 100 triliun," jelasnya.

"Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya kita tetap berjaga-jaga covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan," ujarnya lagi.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular