Jadi 'Paspor' Perjalanan, Surat Vaksin Rawan Dipalsukan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan strategi agar surat vaksinasi tak dipalsukan sebagai syarat perjalanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan baru soal syarat perjalanan jarak jauh, lalu perjalanan dari dan menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin minimal dosis 1, hasil RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1 x 24 jam.

"Kemenkes mendapat masukan dari maskapai penerbangan, dari operator bandara, agar bisa prosesnya disederhanakan dan kalau bisa dibuat menjadi digital agar tidak ada pemalsuan. Karena, yang sifatnya kertas itu banyak sekali pemalsuannya. Sertifikat vaksinasi bisa dipalsukan,"kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, Minggu (4/7).

Pria yang biasa dipanggil BGS ini mengatakan sudah melakukan kerja sama dengan AP II. Untuk itu pilot project, akan coba tanggal 5 Juli 2021 untuk penerbangan Jakarta-Denpasar, Denpasar-Jakarta, bahwa sertifikasi vaksinasi dan juga sertifikat PCR bisa dilakukan secara digital," katanya.

Pilihan Redaksi Ketua Satgas Sidak Karantina Pelaku Perjalanan Internasional

Proses ini akan ada pertukaran data antara Kemenkes dan AP II, sehingga setiap orang yang check in di AP II bisa menunjukkan QR Code atau memasukkan NIK.

"Langsung akan dicek oleh sistem, apakah yang bersangkutan sudah divaksinasi atau aplikasi peduli lindungi dan dicek oleh sistem apakah laporan PCR 743 Lab itu sudah terkoneksi dengan Kemenkes. Dengan demikian, prosesnya diharapkan bisa lebih efisien dan juga lebih cepat dan lebih aman terhindar dari pemalsuan," jelas BGS.

Kemenkes akan mengintegrasikan aplikasi terkait dengan Covid-19 dan vaksinasi ke dalam peduli lindungi, itu dimiliki oleh Menkominfo Jony Plate. Peduli lindungi dibuat Telkom dan sudah dihibahkan ke Kominfo. 

"Ke depan bisa menggunakan aplikasi peduli lindungi kalau sudah divaksin dia masuk ke toko dia langsung ketahuan. Kita gunakan aplkasi peduli lindungi sebagai platform pengembangan sistem digitalisasi penanganan pandemi Covid-19," katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung integrasi data, kita yakini integrasi data. Pertama, pihaknya sudah membangun integrasi data ini dengan kominfo untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.

Kedua, service yang bisa lakukan BUMN, bisa terkoneksi dan menjaga daripada customer experience supaya konsumen tidak bingung perjalanan mereka. Ketiga, test and tracing, yang namanya paspor vaksin akan menjadi satu kesatuan.

"Sehingga kita bisa memantau ketepatan data untuk kita menangani pandemi Covid-19," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Separah Apa Ledakan Covid-19 di Daerah Kamu, Cek di Sini!