PPKM Darurat, Begini Kondisi Kas Negara & Rencana Bansos!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan mengubah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi, di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"APBN tetap fleksibel dan memberikan dukungan penuh. Ini bukan soal ketersediaan anggaran, tapi kecepatan untuk pelaksanaan karena dihadapkan untuk tata kelola yang semakin baik," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).
Seperti diketahui pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang akan berlangsung pada 3-20 Juli 2021 mempengaruhi aktivitas ekonomi dan memberikan tekanan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta berdampak terhadap dunia usaha atau UMKM.
Kendati demikian Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menambah anggaran dalam program PEN.
"Untuk PPKM Darurat dan penanganan kesehatan dilakukan realokasi APBN dan di dalam PEN kita. Dengan tambahan anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha dan program prioritas terjadi perubahan alokasi," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani melaporkan, sampai dengan Mei 2021, defisit APBN mencapai Rp 219,3 Triliun atau setara dengan 1,32% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Realisasi defisit APBN Mei 2021 tersebut diketahui lebih besar dari realisasi defisit APBN Mei 2020 yang sebesar Rp 179,4 triliun atau 1,16 terhadap PDB.
Adapun pendapatan negara pada Mei 2021 mencapai Rp 726,4 triliun atau tumbuh 9,31% secara tahunan atau year on year (yoy). Utamanya, kata Sri Mulyani, didorong oleh penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan cukai dan bea keluar.
Kemudian belanja negara sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp 945,7 triliun atau tumbuh 12,05% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.
Realisasi belanja tersebut utamanya didorong oleh belanja barang untuk mendukung pemulihan, antara lain biaya perawatan pasien Covid-19 dan BOS, dan percepatan belanja modal padat karya antara lain jalan, irigasi, dan jaringan.
Tercatat SILPA Mei 2021 sebesar Rp 90 triliun yang diklaim oleh Sri Mulyani lebih efisien, karena lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2020 yang sebesar Rp 178,5 triliun.
Adanya PPKM Mikro Darurat, dana PEN tahun anggaran 2021 tetap sebesar Rp 699,44 triliun dan setelah adanya re-alokasi anggaran menjadi seperti berikut ini:
 Foto: Dukungan APBN Untuk PPKM Darurat (Dok. Kemenkeu)Dukungan APBN Untuk PPKM Darurat (Dok. Kemenkeu) |
Berikut relokasi dan penambahan anggaran yang ada di dalam program PEN yang dimaksud Sri Mulyani:
Anggaran Kesehatan Ditambah
Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran sekira Rp 13,01 triliun, dari awalnya anggaran kesehatan dalam program PEN sebesar Rp 172,84 triliun, kini menjadi Rp 185,85 triliun. Antara lain untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah.
Percepatan Pencairan PKH
Dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat, penyaluran program keluarga harapan (PKH) dipercepat. Pencairan PKH Triwulan III pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat/KPM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 7,1 T.
Percepatan Pencairan Kartu Sembako
Kementerian Sosial diharapkan dapat memenuhi target jumlah KPM sebesar 18,8 juta KPM dengan alokasi sebesar Rp 42,37 triliun pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp200.000 per bulan selama 12 bulan.
Saat ini, sampai dengan Juni 2021 penerima bantuan sembako baru disalurkan kepada 15,9 juta KPM dengan alokasi Rp 17,57 triliun.
Perpanjangan Bansos Tunai (BST)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memperpanjang BST selama dua bulan, yakni dari Juli-Agustus 2021, yang disalurkan satu kali pada bulan Juli.
Terdapat tambahan anggaran Rp 6,1 triliun yang diberikan kepada 10 Juta KPM non-Program Sembako dan Non PKH, dengan indeks bantuan Rp 300.000 per bulan.
Perpanjangan Diskon Listrik
Pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan diskon listrik 50% bagi pelanggan 450 VA dan 25% bagi pelanggan 900 VA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari bulan Juli sampai September 2021. Diberikan kepada 32,6 juta pelanggan, dan dibutuhkan tambahan anggaran Rp 1,91 triliun.
Perpanjangan Bantuan Rekening Minimum
Untuk program ini pemerintah memberikan perpanjangan bantuan untuk biaya beban/abodemen selama 3 bulan yakni dari Juli-September 2021. Diberikan diskon 50% bagi 1,14 juta pelanggan bisnis, industri dan sosial. Terdapat tambahan anggaran Rp 420 miliar.
Penambahan 3 Juta Penerima BLT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk BLT Desa pihaknya akan mempercepat penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dia juga menyebut masih bisa menerima 3 juta KPM BLT Desa.
Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa yang sudah terealisasi baru mencapai Rp 5,05 triliun atau baru mencapai 17,5% dari pagu BLT Desa yang sebesar Rp 28,8 triliun. Penyalurannya sudah diberikan kepada 5,02 juta KPM atau 62,7% dari target 8 juta KPM, dengan besaran Rp 300.000 per bulan.
Penambahan 3 Juta Penerima BPUM
Di PPKM Darurat, ada penambahan target Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta penerima baru untuk periode Juli-September, dari sebelumnya 9,8 juta penerima. Adapun indeks bantuan sebesar Rp 1,2 juta, dan dengan demikian ada tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.
Program Kartu Prakerja Dibuka Lagi
Pada semester II-2021 ini, pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun. Dengan target peserta sebanyak 2,8 juta peserta.
Adapun masyarakat yang mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pelatihan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp 150.000
"Semua kebijakan ini dilaksanakan tetap dalam kerangka implementasi program PEN secara nasional, dimana telah dialokasikan anggaran dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, untuk bidang kesehatan, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha," jelas Sri Mulyani.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dukung Penuh PPKM Darurat, Begini Strategi APBN Sri Mulyani
