Sri Mulyani: APBN Bantu Tangani Covid & Lindungi Masyarakat!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal saat ini fokus untuk membiayai penanganan dari dampak Covid-19. Ini tercermin dari APBN yang bekerja fleksibel untuk memberikan berbagai tambahan anggaran baik dari sisi kesehatan maupun bantuan bagi masyarakat yang rentan.
Menurutnya, dengan lonjakan kasus yang terjadi sejak Juni lalu mengharuskan pemerintah kembali melakukan pengetatan mobilitas melalui PPKM Darurat. Pengetatan ini tentunya membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran ini untuk membantu sisi kesehatan dan juga perlindungan sosial.
"Ini yang menggambarkan APBN kita harus dinamis dan responsif. Kita nggak pernah tahu kenaikan Covid kapan terjadi dan bentuknya seperti apa, yang kita upayakan agar tidak semakin buruk dan masyarakat terlindungi," ujarnya dalam CNBC Indonesia Economic Update dengan Tema "Kebangkitan Ekonomi Indonesia", Senin (12/7/2021).
Ia menjelaskan, saat ini anggaran kesehatan naik menjadi Rp 193 triliun untuk menangani masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dan juga untuk vaksinasi. Begitu juga anggaran perlindungan sosial yang meningkat untuk memberikan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat.
Beberapa bantuan sosial yang diberikan selama PPKM Darurat ini adalah bantuan sosial tunai yang diperpanjang dua bulan yakni Juli dan Agustus, Program Keluarga Harapan (PKH) yang untuk kuartal III, dipercepat penyalurannya di Juli ini.
Kemudian ada juga bansos sembako hingga BLT dana desa yang semuanya diberikan untuk membantu masyarakat yang sangat rentan. Dan juga ada bantuan perpanjangan diskon listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA hingga September 2021.
Anggaran yang cukup besar yang dipenuhi pemerintah dengan kembali melakukan refocusing anggaran semester II. Dari refocusing ini, setidaknya pemerintah memperoleh dana tambahan Rp 26 triliun di paruh kedua tahun ini dari program yang tidak prioritas.
"Dengan kenaikan Covid ini maka kami melakukan refocusing, belanja nggak prioritas bisa ditunda dan diarahkan ke belanja PPKM darurat," tegasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani: Kita Tidak Membayangkan 2021 Akan Begini
