Kang Emil Bicara Lonjakan Kasus hingga Biaya Lockdown Rp900 M

Pria yang juga dikenal sebagai arsitek itu menambahkan Pemprov Jabar akan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) untuk menekan penularan virus corona baru penyebab Covid-19. Namun, penerapannya hanya akan dilakukan di level RT-RW, bukan level provinsi.

"Lockdown level provinsi itu harus pemerintah pusat. Kalau kaminya lockdown, tapi Bantennya, DKI tidak, Jatengnya tidak, sama aja bohong ya. Maka kesimpulannya adalah lahirnya yang namanya PPKM Mikro Darurat. Tetapi berbasis mikro dan boleh lockdown," katanya.

"Tadi pagi saya sudah rapat dengan Pak Luhut (Koordinator PPKM Mikro Darurat). Jadi kalau ada media mau ngutip apakah di Jabar akan lockdown, jawabannya iya tapi di level RT dan RW ya. Tidak dan belum di level kota dan kabupaten, tidak dan belum di level provinsi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Kang Emil mengungkapkan analisis akan dilakukan Pemprov Jabar terhadap 700 lebih RT di Jabar. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah langka itu efektif menekan laju penularan.

"Karena kalau lockdown sudah dilakukan maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT-RW sampai level kelurahan, camat, bupati, gubernur dan presiden. Kira-kira begitu," ujar Kang Emil.

Perihal definisi PPKM Mikro Darurat, eks Wali Kota Bandung itu menyebut pengumuman akan dilakukan hari ini.

Baca: Stok Oksigen di Jabar Aman, Ridwan Kamil: yang Parah Jateng

Kang Emil kemudian membeberkan biaya yang harus dikeluarkan apabila satu rukun tetangga (RT) di-lockdown dalam rangka PPKM Mikro Darurat.

"Kita sudah menghitung kalau mau me-lockdown satu RT ya dengan jumlah kepala keluarga yang rata-rata di Jawa Barat itu per RT butuh dana sekitar Rp 3,5 juta/hari/RT. Kira-kira begitu," katanya.

"Maka kalau seluruh Jawa Barat mau di-lockdown, itu butuh Rp 900 miliar. Kalau seluruh Jabar. Makanya kita basisnya secara proporsional, yaitu berbasis yang namanya RT zona merah. Itupun betul-betul rekomendasi dari ketua RT-nya. Apakah kategori itu segera dilakukan," lanjutnya.

Meurut Kang Emil, Pemprov Jabar sedang merumuskan pembagian persentase pembiayaan.

"Berapa persen menjadi tanggung jawab dari kota/kabupaten atau kas kelurahan, tapi intinya biaya itu akan berjenjang dan juga sedang kita konsultasikan apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan jika ada lockdown di level mikro," katanya.

"Tapi yang sudah kita ketahui adalah ketahanan anggaran bahwa untuk satu RT itu kurang lebih Rp 3 jutaan. Jadi kalau ada 730-an RT di Jabar kurang lebih Rp 2,8 miliar per hari yang harus kita hitung. Kita sedang pilah-pilah apakah 100% pusat, daerah, kota, karena kan berjenjang," lanjutnya.

(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All