Penanganan Covid-19

Kang Emil Bicara Lonjakan Kasus hingga Biaya Lockdown Rp900 M

Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
01 July 2021 07:50
RK Minta E-Commerce Lain Tiru Shopee
Foto: Ridwan Kamil (Dokumentasi Shopee)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar media briefing terkait penanganan Covid-19 secara virtual, Kamis (1/7/2021). Dalam kesempatan itu, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, bicara soal situasi terkini Covid-19 di Jabar hingga rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro darurat.

Mengawali paparan, dia mengungkapkan bed occupancy ratio (BOR) untuk pasien Covid-19 di Jabar telah menembus 90%.

"Untuk berita mutakhir yang rekan-rekan perlu ketahui yang pertama memang hari ini BOR sebagai salah satu ukuran dalam pandemi Covid-19 terus meningkat dan sudah mencapai 90% dari kurang lebih jatah untuk Covid-19 yaitu sekitar mendekati 40% dari total bed pasien di RS-RS di Jawa Barat," katanya.

Kang Emil lantas meminta peran media untuk mengedukasi perbedaan BOR untuk pasien Covid-19 dan BOR untuk pasien secara keseluruhan.

"Kalau tempat tidur keseluruhan itu ada 54 ribuan tempat tidur. Yang dijatah untuk pasien Covid-19 dari 14 ribu sudah kita naikkan ke 16 ribu. Kira-kira begitu. Berarti dalam satu minggu terakhir sudah ada penambahan 2.000-an tempat tidur," ujarnya.

"Jadi kalau 54 ribu dikurang 16 ribu masih ada kurang lebih sekitar 38 ribu lagi tempat tidur yang bisa kita naikkan sampai nanti strateginya di 60% ya. Itu. Jadi masih ada 38 ribu yang akan kita kalkulasi untuk penambahan tempat tidur Covid-19 yang sekarang dari 14 ribu kita naikkan ke 16 ribu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kang Emil menyebut tadi pagi sudah melakukan pengecekan BOR di RS Santo Borromeus di Kota Bandung. Di sana telah dilakukan konversi tempat tidur pasien umum non-Covid-19 menjadi pasien Covid-19.



Mantan Wali Kota Bandung itu kemudian membeberkan langkah-langkah menekan BOR dari sisi hulu maupun hilir.

"Ternyata dalam temuan kita banyak pasien di rumah sakit (RS) itu tidak perlu ke RS. Artinya Covid-19 itu kan ada empat gejala, yaitu tidak bergejala (tipe I), gejala ringan (tipe II), gejala sedang (tipe III), dan gejala berat (tipe IV)," ujarnya.

"Nah kita sedang menyisir agar yang masuk ke RS itu yang tipe III-IV, yaitu gejala sedang dan berat. Yang tidak bergejala dan bergejala ringan itu tidak perlu ke RS. Nah sekarang masih bercampur ya," lanjutnya.

Oleh karena itu, Kang Emil memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi melampirkan kriteria empat gejala tersebut.

"Supaya media saya titip mengedukasi masyarakat jangan terlalu panik dari sisi, dikit-dikit ke RS," katanya.

Di sisi hulu, menurut Kang Emil, Pemprov Jabar telah menyiapkan ruang isolasi desa. Dengan begitu, pasien Covid-19 yang tidak bergejala dan ringan bisa dirawat dulu di desa-desa.

"Karena ada 4.229 ruang-ruang isolasi di desa-desa ya. Contoh ada viral lurah misalkan ngiung-ngiung yang tidak kebagian tempat pas dicek ternyata tidak perlu juga semuanya ke RS yang dibawa ambulans. Itu contohnya. Nah itu di hulu sehingga mengurangi orang-orang yang dikit-dikit ke RS," ujar Kang Emil.

Kemudian di sisi hilir, Pemprov Jabar sudah menyiapkan pusat-pusat pemulihan pasien Covid-19. Pusat pemulihan itu merupakan hotel, apartemen hingga bangunan non-RS yang disiapkan untuk pemulihan pasien Covid-19.

"Nah pusat pemulihan itu kawan-kawan kita pindahkan yang mau sembuh supaya tidak berlama-lama di RS, salah satunya ada di Grand Asrilia di Bandung, ada Grand Pangestu di Karawang, ada hotel di Purwakarta, dan itu akan terus kita lakukan," kata Kang Emil.

"Jadi BOR meninggi, betul, strategi Jabar adalah menahan di hulu, memindahkan di hilir. Sehingga mudah-mudahan dengan strategi ini BOR untuk Covid-19 bisa turun sehingga jatah 38 ribu tempat tidur umum usah semua dikonversi untuk pasien Covid-19. Kira-kira begitu," lanjutnya.

Terkait virus corona varian delta, Kang Emil menyatakan mutasi virus itu telah ditemukan di sejumlah kabupaten/kota Jawa Barat.

"Varian delta sudah banyak masuk di Jawa Barat. Jadi kita harus berhati-hati karena daya tularnya 3-10 kali lipat. Oleh karena itu, media tolong bantu, dengan keganasan varian delta ini tingkat penularannya itu sangat tinggi ya," ujarnya.

Kang Emil mengungkapkan, fatality rate atau tingkat kematian pasien Covid-19 di Jabar tergolong rendah, yaitu di level 1,37%. Sementara itu rata-rata nasional mencapai 2,6%.

"Jadi varian delta itu sama, ini kesimpulan saya ya, yaitu menularnya cepat, tetapi mematikannya ternyata kalau dilawan oleh prokes yang ketat insya allah tidak akan tertular," katanya.



Kang Emil juga menyebut pasien Covid-19 yang tertular virus corona varian delta kebanyakan berusia muda. Ia mengambil sampel dari kunjungannya ke RS Santo Borromeus Kota Bandung beberapa waktu lalu.

"Tapi semuanya cepet sembuh juga. Ini menandakan karena anak muda imunitasnya kuat, sembuhnya cepat. Tapi karena varian delta itu penyebarannya cepat ya mereka mendapaki si usia muda," ujar Kang Emil.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah melakukan whole genome sequencing (WGS) dan menemukan virus corona varian delta ditemukan di 9 kabupaten/kota. Perinciannya adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.

"Jadi Bandung Raya ini varian delta sudah sangat harus kita waspadai. Karena mulai dari Kota Bandung dikelilingi Kabupaten Bandung, KBB, Kabupaten Sumedang, itu sudah terdampak oleh varian delta," kata Kang Emil.

Pria yang juga dikenal sebagai arsitek itu menambahkan Pemprov Jabar akan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) untuk menekan penularan virus corona baru penyebab Covid-19. Namun, penerapannya hanya akan dilakukan di level RT-RW, bukan level provinsi.

"Lockdown level provinsi itu harus pemerintah pusat. Kalau kaminya lockdown, tapi Bantennya, DKI tidak, Jatengnya tidak, sama aja bohong ya. Maka kesimpulannya adalah lahirnya yang namanya PPKM Mikro Darurat. Tetapi berbasis mikro dan boleh lockdown," katanya.

"Tadi pagi saya sudah rapat dengan Pak Luhut (Koordinator PPKM Mikro Darurat). Jadi kalau ada media mau ngutip apakah di Jabar akan lockdown, jawabannya iya tapi di level RT dan RW ya. Tidak dan belum di level kota dan kabupaten, tidak dan belum di level provinsi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Kang Emil mengungkapkan analisis akan dilakukan Pemprov Jabar terhadap 700 lebih RT di Jabar. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah langka itu efektif menekan laju penularan.

"Karena kalau lockdown sudah dilakukan maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT-RW sampai level kelurahan, camat, bupati, gubernur dan presiden. Kira-kira begitu," ujar Kang Emil.

Perihal definisi PPKM Mikro Darurat, eks Wali Kota Bandung itu menyebut pengumuman akan dilakukan hari ini.



Kang Emil kemudian membeberkan biaya yang harus dikeluarkan apabila satu rukun tetangga (RT) di-lockdown dalam rangka PPKM Mikro Darurat.

"Kita sudah menghitung kalau mau me-lockdown satu RT ya dengan jumlah kepala keluarga yang rata-rata di Jawa Barat itu per RT butuh dana sekitar Rp 3,5 juta/hari/RT. Kira-kira begitu," katanya.

"Maka kalau seluruh Jawa Barat mau di-lockdown, itu butuh Rp 900 miliar. Kalau seluruh Jabar. Makanya kita basisnya secara proporsional, yaitu berbasis yang namanya RT zona merah. Itupun betul-betul rekomendasi dari ketua RT-nya. Apakah kategori itu segera dilakukan," lanjutnya.

Meurut Kang Emil, Pemprov Jabar sedang merumuskan pembagian persentase pembiayaan.

"Berapa persen menjadi tanggung jawab dari kota/kabupaten atau kas kelurahan, tapi intinya biaya itu akan berjenjang dan juga sedang kita konsultasikan apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan jika ada lockdown di level mikro," katanya.

"Tapi yang sudah kita ketahui adalah ketahanan anggaran bahwa untuk satu RT itu kurang lebih Rp 3 jutaan. Jadi kalau ada 730-an RT di Jabar kurang lebih Rp 2,8 miliar per hari yang harus kita hitung. Kita sedang pilah-pilah apakah 100% pusat, daerah, kota, karena kan berjenjang," lanjutnya.



(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Blak-blakan Kang Emil Soal 'Wisata Boleh Tapi Mudik Dilarang'

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular