Lockdown atau PPKM Mikro, Mana yang Terburuk Bagi Ekonomi RI?

Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana menilai penerapan lockdown tentunya akan berdampak pada konsumsi domestik.

Namun, dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian tidak akan sedalam seperti penerapan PSBB pada 2020 mengingat adanya perubahan perilaku masyarakat pasca vaksinasi Covid-19.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Senior Economist Standard Chartered Aldian Taloputra mengatakan jika PPKM total dilakukan secara keseluruhan, dia menilai dampak negatif ke pertumbuhan ekonomi bisa lebih terjaga.

Pasalnya, kata Aldian protokol kesehatan, program vaksinasi sudah cukup kondusif, tidak seperti di awal pandemi ketika semua negara melakukan pengetatan secara bersamaan.

"Saya pikir secara keseluruhan dampak negatif ke pertumbuhan seharusnya lebih terjaga dikarenakan implementasi protokol kesehatan, program vaksin, dan cukup kondusif global demand, tidak seperti di awal pandemi ketika semua negara melakukan pengetatan secara bersamaan," jelas Aldian kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Pilih Lockdown, Apa Karena Kas Negara Kritis? Terungkap, Alasan Jokowi Sidak PPKM Mikro Siang Bolong 'Utang RI Masih Aman, Jangan Terlalu Khawatir'

Bhima telah mencoba memperhitungkan skenario lockdown dua minggu, yang mungkin bisa diterapkan dalam rentang bulan Juni-Juli 2021.

Dengan skenario lockdown dua minggu tersebut, pertumbuhan ekonomi satu tahun penuh 2021 kemungkinan akan tumbuh 3% hingga 4,5%.

Risiko kehilangan PDB dengan asumsi target pertumbuhan 2021 sesuai APBN sebesar 5% atau setara dengan jumlah PDB sebesar Rp 16.205 triliun. Sehingga, akan kehilangan PDB sebesar Rp 77 triliun sampai Rp 308 triliun.

"Sementara jika tanpa di lockdown, pertumbuhan ekonomi 2021 bisa kembali kontraksi atau -0,5% hingga 2%. Risiko kehilangan PDB Rp 463 triliun sampai Rp 848 triliun. Jadi, kenapa tidak lockdown saja?," jelas Bhima.

Dengan asumsi lockdown Jakarta per hari Rp 550 miliar, maka kebutuhan dana maka lockdown selama dua minggu butuh biaya sekira Rp 7,7 triliun.

Dengan asumsi Jakarta punya kontribusi 70% terhadap perputaran uang nasional, maka lockdown nasional kata Bhima dengan asumsi perhitungannya, dibutuhkan dana sebesar Rp 11 triliun hingga Rp 25 triliun selama 14 hari.

"Biayanya lebih murah dibanding kerugian ekonomi daripada tidak lakukan lockdown. Setelah lockdown berhasil maka ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi darurat kebijakannya nanggung. Padahal biaya lockdown hanya butuh 6% dari alokasi anggaran infrastruktur 2021 sebesar Rp 413 triliun," kata Bhima melanjutkan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All