Jokowi Tak Pilih Lockdown, Apa Karena Kas Negara Kritis?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali melonjak tajam di bulan ini. Bahkan jumlah kasus positif harian terus mencatatkan rekor.

Pada Kamis (24/5/2021) tercatat ada penambahan sebanyak 20.574 kasus positif. Ini adalah capaian tertinggi kasus harian sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Maret tahun lalu.

Desakan agar pemerintah segera melakukan lockdown atau karantina wilayah datang dari berbagai kalangan baik ikatan dokter hingga masyarakat.

Hal ini lantaran kebijakan PPKM Mikro diperketat yang diambil pemerintah dinilai tak terlalu efektif menekan angka penyebaran Covid-19. Terutama saat ini ada varian baru yang lebih cepat penyebarannya.

Baca: Siang Bolong, Jokowi Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih!

Banyak yang berpendapat bahwa kebijakan lockdown tidak diambil pemerintah karena bisa menguras anggaran ditengah kas negara yang sudah menipis. Sebab, Presiden Joko Widodo tahun lalu sempat mengatakan bahwa untuk melakukan lockdown di satu daerah saja membutuhkan anggaran sebanyak Rp 550 miliar per harinya.

Menanggapi ini, Kepala Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menyebutkan fiskal sangat siap membiayai segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk lockdown jika diperlukan.

"Sama sekali tidak benar jika fiskal jadi alasan menentukan pengetatan. Kita secara fiskal tidak masalah. Justru pilihan kita selama pandemi, prioritas kita adalah kesehatan," ujarnya dalam program power Lunch CNBC Indonesia, Jumat (25/6/2021).

Baca: Ini 3 Rahasia India Turunkan Kasus Corona hingga 8 Kali Lipat

Menurutnya, kesiapan pemerintah dari fiskal terlihat dari anggaran untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi di dalam APBN cukup besar. Anggaran untuk sektor kesehatan ini akan terus berlanjut hingga tahun depan.

Sementara itu, kebijakan untuk mengatur mobilitas masyarakat itu ada di tangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Jika saat ini Gugus memutuskan untuk hanya melakukan pengetatan PPKM Mikro dan buka lockdown, ia menilai ini sudah melalui banyak pertimbangan.

Baca: Covid Balik Pukul Bertubi-tubi, Semoga Ekonomi RI Tak KO!

Ia kembali menekankan, apapun keputusan yang diambil oleh Gugus Tugas, sisi fiskal atau anggaran akan selalu mendukung.

"Jadi ini (penentuan kebijakan pengetatan) karena fiskal jelas tidak, karena nomor satu fokus kita kesehatan. Budget nggak masalah dan berapa pun yang dibutuhkan untuk penebalan PPKM kita siap, budget siap dan bukan alasan pengetatan nggak dilakukan karena fiskal," tegasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kasus Covid-19 RI Masih Tinggi, INDEF: Segera Lockdown!