Nah Loh! Dana Buat Lacak Kasus Positif Covid Baru Terserap 3%
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 June 2021 17:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru-baru ini menyampaikan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Juni 2021 yang baru mencapai Rp 219,65 triliun atau 31,4% dari total pagu anggaran Rp 699,43 triliun.
Sayangnya, dalam realisasi anggaran bidang kesehatan di dalam program PEN, pemerintah masih menemukan adanya kendala administrasi. Bahkan sangat disayangkan, dana testing dan tracing di tengah adanya lonjakan kenaikan kasus aktif Covid-19 saat ini, baru terealisasi 3%.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono dalam program Power Lunch CNBC Indonesia TV, Jumat (18/6/2021).
"Di kesehatan masih mencermati realisasi testing dan tracing rendah. [...] Kita gak menutup ada di beberapa program cukup khawatir karena realisasi masih rendah, tracing dan testing masih 3%, apalagi di tengah penyebaran covid," jelas Edy.
Edy menilai bahwa realisasi atau serapan dana PEN tersebut memang masih menemui adanya kendala birokrasi pada beberapa cluster.
"Realisasinya di monitor tiap minggu, oleh tim dari presiden dan lakukan monitoring. Solusinya tergantung pada permasalahan masing-masing program dan tidak bisa digeneralisir," jelas Edy.
Bahkan di beberapa cluster, kata Edy masih ditemukan adanya masalah birokrasi.
"Kadang-kadang gak selalu mudah, ada masalah birokrasi dan khawatir ada pejabat yang membuat komitmen. Jadi, solusinya tergantung pada masalah yang ada," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, realisasi anggaran PEN hingga 11 Juni 2021 yang baru terealisasi 31,4% tersebut meliputi bidang kesehatan Rp 35,41 triliun, perlindungan sosial (Perlinsos) Rp 64,04 triliun, program prioritas Rp 37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 41,73 triliun, serta insentif usaha Rp 41,73 triliun.
Lebih rinci, realisasi anggaran bidang kesehatan Rp 35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp 24 miliar, therapeutic Rp 15,89 triliun, vaksinasi Rp 8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp 500 juta, BNPB Rp 660 miliar, bantuan iuran JKN Rp 260 miliar, insentif perpajakan kesehatan Rp 3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 6,83 triliun.
Kemudian serapan anggaran Perlinsos yang mencapai Rp 64,04 triliun terdiri atas PKH Rp 13,96 triliun, Kartu Sembako Rp 17,3 triliun, BST Rp 11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp 4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp 2,33 triliun.
Berikutnya, serapan program prioritas Rp 37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp 10,9 triliun, pariwisata Rp 1,27 triliun, ketahanan pangan Rp 11,3 triliun, ICT Rp 3,09 triliun, kawasan industri Rp 0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun, program prioritas lain Rp 0,01 triliun.
Sementara serapan anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi yang mencapai Rp 41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp 11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp 1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp 28,95 triliun.
Selanjutnya, insentif usaha yang serapannya mencapai Rp 41,73 triliun terdiri dari insentif PPh 21 DTP sebesar Rp 1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 310 miliar oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.
Adapun serapan insentif PPN DTP Perumahan Rp 60 miliar oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp 7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp 6,84 triliun.
Kemudian, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 14 Juni sudah mencapai Rp 111,9 triliun atau mencapai 44,26% dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun kepada 3,06 juta debitur.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dana PEN Melonjak Jadi Rp 688 T dan Masih Bisa Naik Lagi
Most Popular