
Ongkos Pandemi Covid RI Tembus Ribuan Triliun, Ini Rinciannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 pernah membuat ekonomi Indonesia lumpuh. Indonesia juga harus "membayar" ribuan triliun karena pandemi tersebut.
Tiga tahun setelah pandemi berlalu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (5/5/2023) akhirnya mengumumkan jika kondisi akut atau situasi darurat dari pandemi Covid-19 telah berlalu.
Pandemi memang masih ada tetapi penghapusan kondisi akut menjadi kabar bahagia setelah tiga tahun dunia dibayangi pandemi Covid-19.
Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Hingga Sabtu (6/5/2023), jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menembus 6.786.059.
Korban jiwa akibat Covid-19 hingga kemarin menembus 161.439 jiwa.
Kasus harian tertinggi tercatat pada 16 Februari 2022 yakni pada 64.178. Sementara itu, korban meninggal harian tertinggi tercatat pada 27 Juli 2021 yakni 2.069 jiwa.
Pandemi Covid-19 juga membuat ekonomi Indonesia lumpuh hingga masuk jurang resesi. Ekonomi Indonesia terkoreksi selama empat kuartal atau setahun pada kuartal II-2020 hingga kuartal I-2021.
Resesi ini adalah yang pertama kali dialami Indonesia setelah krisis 1997/1998.
Indonesia juga harus membayar mahal pandemi dengan mengucurkan anggaran ribuan triliun. Belum lagi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran yang melonjak.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.895,61 triliun rupiah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama tiga tahun. Realisasinya hingga 2022 menyentuh Rp 1.631,15 triliun.
Program PEN diluncurkan pada 2020 setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020.
Program tersebut dimaksudkan untuk memitigasi dampak pandemi. Di antaranya adalah untuk merawat pasien serta menjaga daya beli masyarakat.
Pada 2020, anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun. Realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 575, 85 triliun atau 82,83% dari pagu.
Alokasi terbesar adalah untuk perlindungan sosial yakni Rp 230,21 triliun sementara realisasinya mencapai Rp 220,39 triliun. Termasuk di dalamnya untuk bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2,5 juta pekerja.
Pada 2021, anggaran PEN dialokasikan mencapai Rp 744,77 triliun sementara realisasinya menyentuh Rp 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu.
Pemerintah semula hanya menganggarkan PEN sebesar Rp 403 triliun tetapi menaikkan anggaran hingga Rp 744,77 triliun setelah lonjakan kasus Delta pada Juli-Agustus 2021.
Alokasi terbesar adalah untuk kesehatan yakni Rp 214,96 triliun, termasuk untuk membeli vaksin sebanyak 310,9 juta dosis vaksin serta biaya perawatan 1,4 juta pasien.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 187,2 triliun tetapi realisasinya yakni sebesar Rp 171 triliun.
Termasuk di dalamnya adalah program sembako sebesar Rp 49,9 triliun dan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp 1,5 triliun.
Pada 2022, PEN dialokasikan Rp 455,62 triliun. Realisasi hingga 30 Desember 2022 mencapai Rp 396,7 triliun atau 87% dari pagu.
Realisasi klaster kesehatan mencapai Rp 61,3 triliun, klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp 152 triliun sementara klaster pemulihan ekonomi sebesar Rp 183,4 triliun.
Realisasi terbesar salah satunya untuk ketahanan pangan senilai Rp 36,1 triliun dan klaim pasien sebesar Rp 28,8 triliun.
![]() Realisasi PEN 2022 |
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besarnya dampak pandemi Covid-19 kepada angka kemiskinan dan pengangguran.
Angka kemiskinan sempat melonjak tajam pada September 2020 atau enam bulan setelah pandemi. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin menyentuh 27,5 juta orang dan tingkat kemiskinan mencapai 10,19%.
Jumlahnya naik pesat dibandingkan posisi per September 2019 tang tercatat 24,78 juta.
Jumlah pengangguran per Agustus 2020 tercatat 9,77 juta orang atau 7,07%. Jumlah tersebut meningkat 2,84 juta dibandingkan pra pandemi per akhir Februari 2020.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(mae/mae)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Waspada! Pandemi Mirip Covid Diramal Muncul Lagi