RI Minta Dukungan Uni Eropa Soal Palestina & Myanmar!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi meminta peran dan dukungan Uni Eropa (UE) dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina dan masalah Myanmar.

Hal ini disampaikan langsung dalam pertemuan bilateral dengan Josep Borrell Fontelles, Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HR/VP) Uni Eropa (UE) pada Rabu (2/6/2021).

"Hal yang ketiga yang kita bahas secara singkat dan akan kita teruskan kembali adalah berbagai isu kawasan dan internasional."

"Mengenai Palestina, kita sempat bertukar pikiran dan posisi Indonesia adalah satu, menyambut baik gencatan senjata dan berharap semua pihak berkomitmen untuk menjaga situasi yang kondusif," kata Retno dalam keterangan pers virtual.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya upaya pencegahan lingkaran kekerasan agar tidak terulang kembali, serta pentingnya upaya menyelesaikan core issue (isu inti), yaitu pengakhiran penjajahan Israel terhadap Palestina.

Baca: Usai Perang Gaza, Instagram Tiba-Tiba Ubah Algoritma, Kenapa?

Menurut Retno, pengakhiran penjajahan Israel harus melalui negosiasi yang kredibel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameters yang telah disepakati secara internasional.

"(Untuk itu) Indonesia mengharapkan peran dan dukungan UE dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Selain membicarakan masalah kemerdekaan Palestina, Retno dan Borrell juga membicarakan masalah Myanmar.

"Terkait dengan Myanmar, Indonesia menyampaikan bahwa kita terus melakukan komunikasi dengan Ketua dan negara anggota ASEAN dan terus mendorong tindak lanjut hasil Pertemuan ALM di Jakarta, yaitu tindak lanjut dari 5 points of consensus," papar Retno.

Menurutnya, penunjukan Special Envoy harus segera diselesaikan. Selain itu komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan, termasuk dalam kunjungan Ketua dan Sekjen ASEAN ke Myanmar.

"Ini akan merupakan titik awal kerja ASEAN untuk menindaklanjuti 5 points of consensus. Keselamatan dan well-being rakyat Myanmar harus terus menjadi prioritas," tambahnya.

"Dialog inklusif penting untuk didorong untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan membawa demokrasi kembali dalam kehidupan politik Myanmar sesuai dengan kehendak rakyat Myanmar."

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Depan DPR, Menlu Retno Pastikan Posisi RI Soal Palestina!