Gubernur Riau Ingatkan Jatah 10% Blok Rokan untuk BUMD

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
01 June 2021 15:10
Pertamina Hulu Rokan manfaatkan suplai listrik dari PLN untuk Blok Rokan. Doc Pertamina
Foto: Pertamina Hulu Rokan manfaatkan suplai listrik dari PLN untuk Blok Rokan. Doc Pertamina

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha PT Pertamina Hulu Rokan mulai mengelola Blok Rokan, Riau, pada 9 Agustus 2021 mendatang. Hal ini seiring dengan kontrak PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan akan berakhir pada 8 Agustus mendatang.

Jelang pengalihan Blok Rokan kepada Pertamina ini, Pemerintah Provinsi Riau mengatakan siap mendukung proses pengalihan Blok Rokan dari CPI kepada Pertamina. Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya berharap Blok Rokan akan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah dan pemenuhan energi nasional.

Saat pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Jaffee Arizon Suardin di Rumah Dinas Gubernur Riau pada pekan lalu, Syamsuar pun mengingatkan Pertamina untuk tetap memberikan hak partisipasi (Participating Interest/ PI) 10% Blok Rokan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pihaknya pun mengaku telah mempersiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Rokan ini.

"Kami berharap setelah proses transisi selesai dan Blok Rokan dikelola Pertamina, hak pemerintah daerah untuk mengelola PI sebesar 10% juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini," tutur Syamsuar, seperti dikutip dalam keterangan resmi PHR, Selasa (01/06/2021).

Syamsuar menjelaskan, setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD di Provinsi Riau, akhirnya terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI di Blok Rokan, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako.

Gubernur Riau juga berharap agar PHR bisa memberdayakan BUMD, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal untuk kegiatan penunjang operasional Blok Rokan.

"Tidak kalah penting adalah status dari eks pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina," ujarnya.

Direktur utama PHR bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar. Doc Pertamina Hulu Rokan (PHR).Foto: Direktur utama PHR bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar. Doc Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Direktur utama PHR bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar. Doc Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Pertemuan Direktur Utama PHR dan Gubernur Riau ini untuk membahas persiapan alih kelola Blok Rokan. Dalam kunjungan ini Jaffee ingin memastikan proses transisi berjalan lancar dan Pemprov Riau mendukung proses peralihan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina.

Ikut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut Haryanto Syafrie, dan Kepala Dinas ESDM Riau Indra Agus Lukman.  

Jaffee menjelaskan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan ke depannya diharapkan sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dan Pemprov Riau.

Terkait dengan status bagi para eks pekerja CPI, tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina.

"Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina," tegas Jaffee.

Pengelolaan Blok Rokan oleh CPI akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split dan pemerintah daerah memiliki hak PI sebesar 10%, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan ini, Jaffee juga mengunjungi beberapa pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau, salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai hal terkait masyarakat Riau dan peran lembaga adat dalam alih kelola Blok Rokan.

Datuk Syahril Abubakar, DPH LAMR Provinsi Riau, menyatakan dukungannya kepada PHR dalam proses alih kelola ini.

"LAMR berharap PHR mendorong peran serta masyarakat Riau dalam pengelolaan Blok Rokan agar lebih besar lagi di masa mendatang," harap Datuk Syahril.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan yang sama, Jaffee juga bersilaturahmi dengan tokoh pimpinan Suku Sakai, termasuk Ketua GAPENAS (Gabungan Pengusaha Suku Sakai).

Blok Rokan berada di Provinsi Riau, dengan wilayah kerja di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkali, Siak dan Kampar, serta dua kota, yaitu Pekanbaru dan Dumai. Dengan luas wilayah kerja mencapai 6.300 KM2, Blok Rokan memiliki 80 lapangan produksi dengan jumlah sumur mencapai 12.000 lebih.

"Saat ini produksi rata-rata Blok Rokan mencapai 165.000 barel per hari dan tantangan terbesarnya adalah menjaga kestabilan produksi dengan angka decline rate (penurunan) yang masih cukup tinggi," ungkapnya.

PT Pertamina Hulu Rokan - Regional Sumatra, lanjut Jaffee, akan berupaya maksimal dengan mengedepankan prinsip Grow, Agressive, Massive, Efficient dan Resilient dalam setiap kegiatan operasionalnya.


(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 9 Agustus Ambil Alih Blok Rokan, PHR Sowan ke Gubernur Riau

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular