Pajak Orang Kaya-PPN-Tax Amnesty, Mana Lebih Dulu Mulai?

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
31 May 2021 07:49
gedung kemenkeu
Foto: Infografis/ Sri Mulyani Ungkap 5 Ancaman Ekonomi Dunia/Edward Ricardo

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku akan menciptakan kebijakan pajak yang adil untuk masyarakat. Salah satunya dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan memberlakukan multi tarif.

"Kita melihat PPN jadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang tidak dikenakan atau dikenakan," ungkap Sri Mulyani, saat rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (24/5/2021)

Menurut Sri Mulyani, barang atau jasa yang tergolong mewah akan dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan non mewah. Tarif yang berlaku sekarang adalah 10%.

"Ada multi tarif yang akan menggambarkan kepentingan afirmasi. Kita juga kan perlu fasilitas PPN yang lebih rendah untuk barang/jasa tertentu, tapi juga PPN yang lebih tinggi untuk barang yang dianggap mewah," terangnya.

"Dan untuk GST atau PPN Final diberlakukan untuk barang/jasa tertentu. Ini untuk membuat kita rezim PPN lebih comparable dan kompetitif dengan negara lain," tegas Sri Mulyani.

Kendati demikian, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dianggap hanya akan membuat perekonomian terpuruk. Bukan tidak mungkin, pemulihan ekonomi akan berjalan semakin lamban.

Ekonom Senior Dradjad Wibowo memandang, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN salah strategi. Pasalnya, kenaikan PPN hanya akan membuat konsumsi rumah tangga tertekan.

"Karena pertumbuhan ekonomi kita tergantung pada konsumsi rumah tangga," kata Dradjad saat berbincang dengan CNBC Indonesia pekan lalu.

Selama empat kuartal terakhir, kata dia, konsumsi rumah tangga belum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Apalagi bila kenaikan PPN benar-benar diberlakukan.

"Ibaratnya seperti kita membunuh angsa bertelur emas. Karena harapan kita pada konsumsi rumah tangga," jelasnya.

Menurut Dradjad, apabila pemerintah begitu ngotot untuk menaikkan PPN, maka bukan tidak mungkin konsumsi rumah tangga semakin drop. Pada akhirnya, pemulihan ekonomi berjalan lambat.

"Kalau dihajar PPN, konsumsi drop makin sulit untuk pemulihan ekonomi," jelasnya.

Halaman 3>>

(sef/sef)
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular