Gencatan Senjata Permanen Israel & Palestina, Mungkin Nggak?

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
30 May 2021 20:00
Kesepakatan gencatan senjata mengakhiri aksi saling serang anåtara Israel dan Palestina di jalur Gaza. (AP/John Minchillo)
Foto: Suasana usai gencatan senjata Israel dan Palestina di Jalur Gaza, Palestina, beberapa waktu lalu (AP/John Minchillo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi tiba di Kairo, Mesir, Minggu (30/5/2021). Kedatangan Ashkenazi bertujuan untuk menemui Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry sekaligus membahas gencatan senjata permanen antara Israel dengan Hamas, kelompok terkemuka Palestina di Jalur Gaza.

Seperti dikutip AFP, Minggu (30/5/2021), Mesir memainkan peran penting dalam menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mengakhiri pertempuran selama 11 hari.

Ashkenazi berkicau di jejaring sosial Twitter bahwa perjalanannya ke Kairo adalah "kunjungan resmi pertama Menteri Luar Negeri Israel dalam 13 tahun".

"Kami akan membahas pembentukan gencatan senjata permanen dengan Hamas, mekanisme untuk memberikan bantuan kemanusiaan & rekonstruksi Gaza dengan peran penting yang dimainkan oleh komunitas internasional," katanya.

Ashkenazi juga mencatat bahwa pemerintahnya akan berkomitmen penuh untuk memulangkan tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

Pejabat senior keamanan Mesir mengkonfirmasi pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga akan berada di Kairo untuk berdiskusi, tanpa memberikan perincian lebih lanjut.

Ia juga menambahkan, pada saat yang sama, Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel memimpin delegasi keamanan tingkat tinggi diharapkan berada di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki mereka.



"Presiden (Abdel Fattah) al-Sisi menginstruksikan kepala intelijen umum untuk berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel (Benjamin Netanyahu) dan pihak berwenang terkait dengan penetapan gencatan senjata permanen dan perkembangan terbaru di Palestina," demikian pernyataan dari otoritas Mesir.

Sisi juga menugaskan Kamel untuk mengakhiri perpecahan politik antara kelompok Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat. Sisi telah menjanjikan US$ 500 juta untuk membantu upaya rekonstruksi di daerah kantong padat penduduk yang dihantam oleh serangan udara Israel.

Warga Palestina telah terpecah secara politik antara Hamas dan Fatah. Tetapi, para analis mengatakan eskalasi terbaru dalam konflik Israel-Palestina berfungsi untuk menyatukan komunitas Palestina yang terfragmentasi secara geografis.

Gejolak itu adalah hasil dari meningkatnya ketegangan di Yerusalem, termasuk atas pasukan keamanan Israel yang menindak warga Palestina di dalam kompleks masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam, yang juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount.

Sebelum gencatan senjata, serangan udara dan tembakan artileri Israel di Gaza menewaskan 253 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.900 orang dalam 11 hari konflik, sebagaimana dicatat oleh Kementerian Kesehatan di Gaza.

Sementara roket dan tembakan lainnya dari Gaza merenggut 12 nyawa di Israel, termasuk satu anak dan seorang remaja Arab-Israel. Sekitar 357 orang di Israel terluka.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setuju 'turun gunung' ke Jalur Gaza, Palestina. PBB akan melakukan investigasi dugaan kejahatan hak asasi manusia (HAM) di pertempuran antara Israel dan Hamas di wilayah itu.

Ini merupakan hasil forum Dewan HAM PBB, Kamis (26/5/2021). Dari jumlah korban, PBB mengatakan serangan Israel di Gaza dan serangan Hamas ke Israel mungkin saja telah melanggar hukum internasional mengenai perang, di mana kedua pihak menargetkan warga sipil.

Dalam forum tersebut, Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet menyuarakan keprihatinan yang mendalam mengenai lonjakan kekerasan mematikan antara Israel dan Palestina.

Dilansir dari AFP, dalam sesi khusus pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Bachelet mengatakan serangan udara mematikan dari Israel ke Gaza adalah kejahatan perang.

"Meskipun Israel melakukan sejumlah tindakan pencegahan, seperti peringatan dini serangan dalam beberapa kasus, serangan udara di daerah padat penduduk mengakibatkan tingginya kematian dan cedera warga sipil, serta luasnya kerusakan infrastruktur sipil," kata Bachelet.

"Jika ditemukan tidak pandang bulu dan tidak proporsional dalam pengaruhnya terhadap warga sipil dan objek sipil, serangan semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang," lanjutnya.



Bachelet juga meminta Hamas dan semua kelompok bersenjata di Palestina untuk menahan diri dari penggunaan roket dan mortir tanpa pandang bulu, yang harus ada pertanggungjawabannya.

"Tidak ada keraguan bahwa Israel memiliki hak untuk membela warganya. (Tapi) Palestina memiliki hak juga. Hak yang sama," katanya.

Selain itu, Bachelet juga menyoroti skala kehancuran di Gaza dengan mengatakan bangunan yang diluluhlantakkan Israel di Gaza tidak digunakan untuk tujuan militer.

"Meskipun dilaporkan menargetkan anggota kelompok bersenjata dan infrastruktur militer mereka, serangan Israel mengakibatkan kematian dan cedera sipil yang luas, serta kerusakan dan kerusakan besar-besaran pada objek sipil," paparnya.

Bachelet menunjukkan bahwa gedung pemerintah, rumah hunian, organisasi kemanusiaan internasional, fasilitas medis dan kantor media telah dihancurkan oleh Israel.

"Terlepas dari klaim Israel bahwa banyak dari bangunan ini menjadi tempat kelompok bersenjata atau digunakan untuk tujuan militer, kami belum melihat bukti dalam hal ini," jelasnya.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular