2027 Tak Impor LPG, Pertamina Andalkan PGN Bangun Jargas

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebutuhan energi Indonesia masih banyak dipenuhi dari impor, salah satunya adalah kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Pemerintah pun menargetkan pada 2027 sudah tidak lagi impor LPG.

Untuk mendukung target pemerintah tersebut, maka PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah harus mengikuti program pemerintah tersebut.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perseroan juga menargetkan untuk menekan LPG. Untuk menggantikan LPG yang ditargetkan semakin berkurang, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan jaringan gas (jargas).

"Di dalam transisi energi, kita yang biasanya bergantung dengan energi impor. Kemudian sudah ada niat mulai tahun 2027 tidak boleh lagi ada impor LPG. Maka, jargas harus didorong," ungkapnya dalam keterangan resmi PGN, Selasa (25/05/2021).

Untuk itu, Pertamina sebagai Holding BUMN Energi mengandalkan Subholding Gas Pertamina, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk membangun jaringan gas pipa.

Pilihan Redaksi PGN Bakal Pasok Gas di Kawasan Industri Kendal-Batang Subsidi LPG 3 Kg Sampai Maret Tembus Rp 15 T, 41% dari Pagu Butuh Duit Ratusan Triliun, Dana Jadi Masalah Klasik Kilang

Nicke pun mengaku optimistis semua target bisa dijalankan oleh PGN.

"Saya mendorong PGN membangun tidak hanya 50.000 sambungan rumah (SR), tapi lebih dengan pendanaan mandiri. Saya yakin dengan semangat yang dimiliki PGN, semua target dapat dijalankan," paparnya optimistis.

Saat ini PGN mengelola pipa sepanjang ±10.688 km. Dari infrastruktur tersebut, PGN telah mendistribusikan gas bumi ke 506.186 pelanggan yang tersebar di 17 provinsi dan mencakup 63 kabupaten/kota.

Realisasi sambungan jargas sampai saat ini sudah mencapai 503.601 Sambungan Rumah Tangga (SR).

Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto mengatakan bahwa PGN terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya dalam memberikan layanan pasokan gas.

"Support dari Pertamina Grup dan seluruh dewan komisaris sangat diperlukan untuk memberikan persetujuan pada program-program yang akan dilakukan ke depan. Dukungan juga diharapkan untuk PGN bisa bersinergi dengan Pertamina Grup," ujarnya.

"Dikarenakan kami perlu penerapan alokasi gas yang akan kami manfaatkan. Kami juga perlu bekerja sama dengan Subholding Kilang yang menjadi salah satu backbone kami," lanjutnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar mengharapkan agar PGN dapat selalu mendukung program-program pemerintah dengan tidak mengenyampingkan faktor teknikal dan komersial yang harus dipertimbangkan secara matang.

"Ini harus kita ingatkan selalu kepada PGN yang menerima penugasan dari pemerintah," pintanya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gas Pipa Lebih Murah, Kok RI Doyannya Impor LPG?