PNS Ini Diusulkan Kerja Dari Bali, Kamu Termasuk?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung kebijakan bekerja dari Bali atau work form bali seperti yang dicanangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Program dianggap bagus untuk menumbuhkan perekonomian Bali dengan penciptaan permintaan (demand).

"Dari Kemenparekraf kebijakan Kemenkomarves ini sangat bagus, bahkan memang sebelumnya mas Sandi (Menteri Parekraf) sudah memberikan gagasan serupa nomadic tourism, atau work from destination," jelas Kabiro Humas Kemenparekraf Vinsensius Jemadu, dalam Konferensi Pers, Sabtu (22/5/2021).

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Ingin Hemat, Luhut Malah Suruh PNS Work From Bali Info Baru PNS: Gaji ke-13 Segera Cair, Bisa Kerja dari Bali Luhut Gaungkan Work From Bali, Ternyata Ini Toh Alasannya

Dia sepakat kondisi ekonomi Bali saat ini sedang anjlok, dimana sektor yang paling parah adalah pariwisata. Program ini adalah salah satu untuk mendukung pariwisata Bali.

Kenapa yang didorong ASN?

Menurut Vinsensius dalam kondisi saat ini ASN yang paling mudah didorong untuk menciptakan demand di Bali. Walaupun masih ada beberapa tantangan untuk menerapkan program ini, salah satunya adalah anggaran.

Dia tidak menampik anggaran untuk program ini akan besar, dan anggaran pemerintah saat ini banyak dialokasikan kepada penanganan Covid - 19. Jika anggaran saat ini minim strategi lainnya dengan regulasi kebijakan, salah satunya WFB.

"Perlu digarisbawahi kekuatan pemerintah hanya dua pertama dari APBN/APBD, kedau regulasi (..) jika budget APBN/APBD minim pemerintah mainkan regulasi. Sehingga kebijakan yang dilontarkan Menko Marves ini bagus, tinggal gimana implementasi di lapangan," jelasnya.

Berapa Banyak ASN ke Bali?

Menurut Vinsensius, Kemenparekraf sudah lakukan kajian terkait benchmark berapa banyak ASN yang akan ke Bali. Dari Kementeriannya paling tidak 25% ASN Kemenparekraf akan bekerja dari Bali.

"Saat ini yang bekerja dari kantor 50% paling tidak separuhnya dari itu 25% dari kantor 25% WFB. Dengan budget yang ada paling tidak setidaknya dapat mengisi okupansi rate di bali," katanya.

Dia menjelaskan paling tidak biaya akomodasi dihitung perbulan di Bali yang akan dikeluarkan 3-4 juta perbulan untuk masing-masing PNS.

"Biaya akomodasi dihitung 3 - 4 juta per bulan masing-masing untuk akomodasi di Bali, bisa dibuat sedemikian rupa ASN secara bergelombang sampai akhir tahun bekerja dari Bali. Jika 25% kuota di tiap kementerian dapat dilakukan ini akan menolong okupansi di Bali," jelasnya.

Jangan senang dulu, Menurut Vinsensius tidak semua jabatan bisa melakukan program ini. Paling tidak yang diusulkan adalah jabatan Kesekretariatan, sehingga rapat bisa dilakukan di Bali secara hybrid sisanya melalui virtual.

"Mas Menteri dukung ini kami akan lakukan rapat internal terkait SOP, hal utama adalah bagaimana protokol kesehatan menekan transmisi pandemi. Lalu ada pertanyaan boleh bawa keluarga? Usulan kami tidak boleh bawa keluarga supaya jumlah dapat dibatasi," jelasnya.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dihantam Covid-19, Begini Kondisi Menyedihkan Ekonomi Bali