Pemerintah Siapkan Aturan Stok Minyak-LPG Nasional 30 Hari

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan menyediakan cadangan penyangga energi (CPE), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang Energi.

Rincian mengenai CPE akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini tengah disusun. CPE merupakan jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

Melalui Perpres tersebut nantinya pemerintah bakal menaikkan stok cadangan energi nasional secara bertahap menjadi 30 hari konsumsi, paling lambat pada 2050 mendatang. Sebagai informasi, sampai saat ini negara belum memiliki cadangan penyangga energi nasional.

Cadangan yang dimiliki Indonesia hanyalah cadangan operasional yang dimiliki badan usaha, seperti PT Pertamina (Persero) hanya memiliki hanya memiliki cadangan operasional bensin sekitar 22 hari.

Adapun jenis cadangan penyangga energi yang disebut menjadi prioritas yaitu minyak bumi, bensin, dan LPG. Namun, cadangan penyangga juga berlaku untuk solar dan avtur.

Dalam Rancangan Perpres, penerapan CPE ini akan disesuaikan dengan beberapa hal, di antaranya kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara, serta kondisi keekonomian harga energi.

Untuk lokasi, akan ditentukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan dan terpenuhinya persyaratan tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur yang akan digunakan nantinya bakal mengoptimalkan yang telah ada milik negara dengan mekanisme pemanfaatan BUMN, infrastruktur baru prioritas BUMN, swasta dan sewa.

Pengelolaannya akan dilakukan oleh setingkat unit Eselon I bidang energi, dan bisa juga menugaskan kepada BUMN bidang energi. Sementara sumber pendanaan untuk penyediaan dan pengelolaan CPE akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi tidak menutup kemungkinan juga sumber pendanaan berasal dari sumber lain dengan tetap menjadi mayoritas yang dikuasai BUMN.

Sementara pembinaan dan pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).

Pages

Next